Tim Monitoring Elpiji Asahan Temukan Tabung Tidak Standrat

indra sikoembang

Tim monitoring Elpiji 3 Kilogram Asahan menemukan tabung elpiji ukuran 3 kilogram yang diduga tidak standart di Stasiun Pengisian dan Pendistribusian Bulk Elpiji (SPPBE) milik PT Sinar Mulia Muara Sentosa (SMMS) Asahan.

Temuan tersebut diperoleh oleh tim yang terdiri dari Komisi B DPRD Asahan, Pemkab Asahan, Kepolisian, UPT Meteorologi, serta Lembaga Syadaya Masyarakat (LSM) saat melakukan monitoring secara mendadak di SPPBE tersebut, hal ini dilakukan untuk mengatisipasi kejadian tabung elpiji yang dikatakan marak meledak di masyarakat.

“ Kita menemukan beberapa tabung yang memiliki berat kurang dari 5 kg, artinya tabung tersebut tidak standar nasional Indonesia (SNI), pasalnya informasi yang diterima berat seharusnya 5 kg, tidak kurang dan tidak lebih, “ demikian kata Kepala Bagian Ekonomi Pemkab Asahan, Syarif kepada MedanBisnis, Rabu (28/7) di sela-sela monitoring bersama tim.

Tabung ukuran 3 kg yang ditemukan tim tersebut memiliki ukran yang bervariasi, diantaranya mulai dari ukuran 4,5 kg hingga 4,8 kg dan disinyalir tabung tersebut masih banyak tersedia di SPBBE PT SMMS. “ Kita menduga banyak tabung yang tidak standart di SPPBE ini, “ ujar Syarif.

Mengenai isi elpiji, Komisi B DPRD Asahan, Abdul Kholik dan Syahrial mengatakan bila tabung 3 kg tidak standart yang memiliki berat 4,5 hingga 4,8 kg, secara otomatis tabung elpiji tidak lagi memiliki berat sebesar 8 kg yang diterima masyarakat. “ Kalau berat tabung 4,5 kg diisi gas elpiji 3 kg, jumlahnya menjadi 7,5 kg, berarti tabung yang beredar dimasyarakat tidak lagi 8 kg dan apakah tabung tersebut asli atau tidak,” tanya Abdul Kholik.

Dari hasil monitoring tersebut, tim menghimbau kepada SPPBE untuk mengisi gas elpiji dengan sebenar-benarnya yakni 3 kg dan kepada pihak Pertamina diminta untuk menertibkan tabung yang tidak sesuai standart. “ SPPBE diminta harus jujur mengisi elpiji tersebut dan Pertamina diminta untuk menarik tabung yang tidak standart, “ minta Abdul Kholik yang mewakili tim.

Sementara itu saat dikonfirmasi MedanBisnis, SPPBE PT SMMS yang menditribusikan tabung setiap harinya ke Asahan sekitar ribuan tabung tersebut mengakui bahwa tabung yang diterimanya hampir semua tidak memiliki berat yang telah diterapkan pemerintah. “ Ya itulah tabung yang kami terima,namun ada juga yang pas 5 kg,” kata pemilik SPPBE PT SMMS, Andi Cokro, seraya mengatakan bahwa pihaknya tetap mengisi tabung tersebut untuk didistribusikan kemasyarakat.

Caption : Salah seorang petugas SPPBE PT Sinar Mulia Muara Sentosa Asahan sedang melakukan pengisian gas elpiji ke tabung ukuran 3 kilogram yang langsung di pantau oleh tim monitoring Elpiji 3 kg Pemkab Asahan, Rabu (28/7) (MedanBisnis/indrasikoembang)
Selengkapnya...

Tidak Ada Tempat Untuk Judi di Asahan

indra sikoembang

Sebuah komitmen yakni, tidak ada tempat untuk judi di Asahan ternyata dibuktikan oleh pihak Polres Asahan dengan menggulung 73 kasus judi dari berbagai jenis permainan seperti domino, kartu joker, dadu dan juga togel dengan 96 tersangka berhasil ditangani oleh Polres Asahan terhitung mulai bulan Juni dan Juli 2010.

Dari kasus tersebut Polres Asahan berhasil menyita barang bukti berupa 1 unit sepeda motor, 1 unit beca, 7 unit Hand Phone (HP), 11 buah pulpen, 11 lembar kertas rekap, 10 Blok Notes, 7 buah buku tafsir mimpi, 1 buah tas dan uang sebesar Rp 11 juta lebih, katu joker, domino serta barang bukti lainya.

“Semuanya akan kita proses dengan ketentuan yang berlaku, mereka akan kita kenakan pasal 303, “ungkap Kapolres Asahan AKBP. Mashudi pada sejumlah wartawan di halaman Mapolres Asahan termasuk MedanBisnis, Selasa (27/7).

Perang terhadap judi di Asahan, kata Mashudi akan terus dilakukan, apalgi dalam waktu dekat umat muslim akan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan. “ Kami akan terus gulung 303, “ tegas Mashudi seraya berharap kepada masyarakat untuk tidak membeli atau main judi, secara otomatis keberadan 303 akan hilang, kareana tidak ada peminatnya.

Untuk memberantas judi ini, Mashudi mengatakan bahwa pihaknya akan terus menjalin kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat dalam mewujudkan situasi Kamtibmas di wilayah hukumnya. “Kita terus melakukan pembinaan di tubuh Polri dan juga terus menjalin kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat, “ sebut Mashudi sembari mengajak masyarakat untuk melaporkan ke polres Asahan, bila ada menemukan kegiatan judi.

Selain itu, Mashudi juga memaparkan jumlah kasus dari Januari sampai dengan Mei 2010 yaitu untuk Januari ada 32 kasus, Februari 23 kasus, Maret 32 kasus, April 27 kasus, Mei 33 kasus. “ Setiap bulan kita berhasil menindak kasus judi di Asahan, pokoknya tidak adalah tempat untuk judi, “ ujar Mashudi.

Caption : Kapolres Asahan, AKBP Mashudi (Pakaian biasa) didampingi waka polres Asahan, Kompol Sabilul Alif, Kabag Ops, AKP Faisal Napitupulu dan Kabag Binamitra, Kompol Zulfikar saat mengelar kasus pemberantasan Judi di Asahan, Selasa (27/7) di Polres setempat. (MedanBisnis/indrasikoembang)
Selengkapnya...

ATM Bank Sumut Akan Beroperasi di Kantor Bupati Asahan

indra sikoembang

Untuk memudahkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemerintah Daerah (Pemkab) Asahan dalam urusan penarikan gaji setiap bulanya, Bank Sumut menyediakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di kantor Bupati Asahan.

“ Untuk memudahkan para PNS mengambil gaji di Bank Sumut, kami akan menyediakan ATM di Kantor Bupati, artinya pengambilan gaji dapat dilakukan melalui ATM, tanpa harus mengujungi kantor cabang Bank Sumut, “ demikian kata Kepala Bank Sumut cabang Kisaran kepada MedanBisnis, Senin (12/7) digedung bank setempat.

Amirin menjelaskan, bahwa ATM Bank Sumut memiliki berbagai layanan transaksi diantaranya, cek saldo, penarikan tunai, transfer antar bank di seluruh ATM Bank Sumut dan ATM Bersama, tarik tunai di ATM Bank Card di Malaysia, dapat digunakan untuk pembayaran tagihan telepon, pembelian voucher isi ulang, pembayaran tiket penerbangan dan beberapa layanan lainya, “ Kami berharap para penguna ATM Bank Sumut, khususnya para PNS dapat menarik gajinya dui ATM yang disedikan, “ sebut Amirin.

Dalam mengunakan ATM, Amirin menghimbau agar kartu ATM dijaga dengan baik, begitu juga dengan PIN ATM serta buku tabungan, karena bila terjadi penyalahgunaan terhadap ATM, Bank tidak bertanggung jawab atas kejadian tersebut. “ Diajagalah buku tabungan, kartu ATM serta PIN ATM dengan sebaik-baiknya, “ terang Amirin seraya mengatakan selain akan dioperasikan di Kantor Bupati Asahan, ATM Bank Sumut juga akan dioperasikan di kabupaten Batu Bara.

Selengkapnya...

PT Pertamina Harus Sosialisasi Tabung Epiji Asli dan Palsu

Indra sikoembang

PT. Pertamina diminta harus mensosialisasikan perbedaan tabung elpiji 3 kg yang asli dan yang palsu, pasalnya, tabung elpiji palsu dapat meresahkan masyarakat yang mengunakanya, bahkan tabung elpiji palsu tersebut juga dapat menjadi ancaman serius bagi keselamatan konsumen mengingat standar kualitas tabung tersebut kurang diketahui oleh masyarakat.

“ Sejak ada berita tentang tabung elpiji palsu dan tabung palsu tersebut dapat meledak, jelas informasi ini sangat meresahkan kami penguna elpiji 3 kg, “ demikian kata Darwin warga jalan Cokroaminoto Kisaran, Rabu (2/6) kepada MedanBisnis.

Darwin berharap pengetahuan tentang tabung elpiji yang asli dan yang palsu segera disosialisasikan oleh pihak terkait, agar masyarakat dapat membedakan asli atau palsu. “ Jelas kami mengalami kesulitan untuk membedakan mana yang asli atau palsu, karena bentuk dan warnanya sama persis, maka itu, persoalan ini harus diperhatikan dengan serius, “ sebutnya serya mengatakan bila hal ini tidak diperhatikan, bisa-bisa program pemerintah tersebut tidak berjalan, karena masyarakat dibayangi ketakutan.

Sementara itu, salah satu agen elpiji di Kisaran, Imron mengatakan keberadaan tabung palsu sangat merugikan para agen, karena tabung-tabung tersebut didapat dari masyarakat yang gas tabungnya habis terpakai, ketahuannya bahwa tabung tersebut palsu, ketika tabung hendak diisi oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBBE).

“ Saat berada di SPBBE, barulah ketahuan tabung yang dibawa palsu, kepalsuan dilihat dari berat tabung dan tabung sulit diisi gas, tapi ada juga yang bisa diisi, bila tabung tersebut palsu, maka tabung menjadi tanggung jawab agen, nah ini sangat merugikan kami, “ terang Imron seraya meminta persolan ini harus segera disosialisasikan, begitu juga cara pemakaian elpiji kepada masyarakat

Mengenai persoalan tersebut, Kepala Bagian Perekonomi Pemkab Asahan, Syarif menjelaskan bahwa tabung yang palsu tidak akan diterima atau digunakan masyarakat, karena tabung yang akan diisi gas , harus melalui SPBBE yang telah ditunjuk Pertamina, sehingga tabung yang palsu tidak akan diisi atau disalurkan kepada masyarakat. “ Masyarakat tidak akan menerima tabung palsu, tapi dalam hal ini agen yang dirugikan, “ paparnya sembari meminta persoalan tersebut harus segera diperhatikan oleh PT Pertamina dan konsultan yang menangani sosialisasi tentang elpiji.
Selengkapnya...

Pertamina Dilarang Salurkan Minah Ekonomi ke Asahan

Indra sikoembang

Pemerintah kabupaten (Pemkab) Asahan melarang PT Pertamina menyalurkan minyak tanah (Minah) ekonomi ke daerah Asahan, sebab bila minah ekonomi tersebut disalurkan tanpa mencabut minah bersubsidi, dikhwatirkan stabilitas daerah Asahan terganggu.

Larangan tersebut dilakukan Pemkab Asahan melalui suratnya bernomor 641/4080 tertanggal 11 Juni 2010 yang ditujukan kepada sales area maneger PT Pertamina UPMS I Medan. “ Kami telah menyurati pihak Pertamina untuk tidak menyalurkan minah ekonomi ke Asahan, karena kedepan dampaknya akan mempengaruhi stabilitas perekonomian di Asahan, “ demikian kata Kabag Ekonomi Pemkab Asahan M. Syarif kepada MedanBisnis, Senin (14/6) di pemkab setempat.

Selain itu, Syarif juga menjelaskan, bila minah ekonomi tersebut disalurkan ditengah masyarakat dan minah subsidi masih ada dimasyarakat, hal ini jelas mempersulit pemkab Asahan melakukan pengawasan terhadap minah subsidi dan minah ekonomi, dilapangan minah subsidi akan hilang ditengah masyarakat dan hanya minah ekonomi yang berada di masyarakat dengan harga yang cukup mahal.

“ kalau minah ekonomi mau disalurkan, tarik dahulu semua minah subsidi, karena dikhwatirkan para pangkalan akan menjual minah subsidi menjadi minah ekonomi yang harganya jelas jauh berbeda, dan bila hal ini juga dilakukan, maka stabilitas Asahan akan terganggu dengan kehadiran minah ekonomi, “ tegas Syarif

Menurut Syarif, Pertamina harus lebih bijak untuk menjalankan program pemerintah, karena program konversi elpiji 3 kg belum selesai secara tuntas dilakukan oleh Pertamina yakni tentang rayonisasi, ditambah lagi dengan persoalan para pangkalan menjual minah subsidi di atas HET yang belum ditindak oleh pihak Pertamina. “ Belum selesai satu, masuk persolan yang baru, “ ujar Syarif.
Selengkapnya...

Pertamina Tutup Mata Terhadap Minah Diatas HET

Indra sikoembang

DPRD Kabupaten Asahan meminta PT Pertamina untuk tidak tutup mata atas melambungnya harga jual minyak tanah (Minah) diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) di masyarakat.

“Pertamina seharusnya tidak menutup mata dengan atas masalah minah ini, Pertamina pasti mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan,” Demikian kata wakil ketua DPRD kabupaten Asahan, Arief Fansyuri Nasution kepada MedanBisnis, Jumat (11/6) di gedung DPRD setempat.

Menurut Arief, kondisi yang terjadi saat ini, telah menimbulkan dampak yang luas di tengah-tengah masyarakat, dan persoalannya memang sudah lama dikeluhkan dan terjadi di tengah masyarakat, maka diharapkan Pertamina harus bersikap tegas kepada pangkalan yang menjual minah di atas HET.

“ Saya kira, pihak Pertamina pasti memiliki data pangkalan yang menjual minah diatas HET, apalgi pangkalan di Asahan rata-rata menjual minah diatas HET, herannya kenapa pangkalan tersebut tidak ditindak oleh Pertamina, “ heran Arief yang juga ketua Partai Demokrat kabupaten Asahan.

Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Bagian Ekonomi Pemkab Asahan, M. Syarif bahwa pihaknya telah merekomendasikan beberapa pangkalan minah yang harus dicabut izinya, karena menjual minah diatas HET kepada masyarakat, namun hal tersebut hingga saat ini tidak juga direalisasikan oleh pihak Pertamina.

“Jauh sebelumnya, kita telah menyurati pihak Pertamina untuk mencabut beberapa pangkalan, namun realisasinya masih sebatas diatas kertas” ungkap Syarif , sembari mengatakan persoalan hajat hidup orang banyak tersebut, juga telah dilaporkan kepada gubernur Sumatera Utara, hal ini dilakukan agar pihak provinsi mengetahui persoalan minah di Asahan.

Sebagai pelayan masyarakat, Syarif mengatakan bahwa pihaknya telah memanggil seluruh pangkalan minah untuk menghimbau, agar menjual minah menurut HET yang ditentukan oleh Pemkab Asahan. “ Kita sudah kumpulkan semua pangkalan dan kita himbau untuk menjual minah menurut HET, bahkan kita mempertanyakan mengapa mereka menjual minah diatas HET dan apa persoalan pangkalan menjual minah diatas HET, namun sikap mereka masih tertutup dengan persoalan tersebut, “ terang Syarif
Selengkapnya...

Rp 166 Milyar Asset Asahan diserahkan ke Pemkab Batu Bara

Indra sikoembang

Dengan nilai total Rp 166 milyar lebih asset pemerintah kabupaten (Pemkab) Asahan diserahkan kepada Pemkab Batu Bara

Penyerahan asset tersebut terdiri dari jenis asset yang bergerak maupun tidak bergerak, yakni asset tanah dengan nilai Rp 14 milyar lebih, asset peralatan dan mesin sebanyak 1.025 buah dengan nilai Rp 3,2 milyar lebih, asset gedung dan bagunan sebanyak 1.285 buah dengan nilai Rp 597 juta lebih, asset jalan, irigasi dan jaringan sebanyak 583 buah dengan nilai Rp 141 milyar lebih, dan asset tetap lainnya sebanyak 152 buah dengan nilai rp 6,7 milyar.

“ Dari kelima jenis asset yang bernilai 166 milyar lebih tersebut yang kami serahkan, semoga dapat sebagai modal dasar pembagunan bagi pemerintah kabupaten Batu Bara, “ demikian sambutan Bupati Asahan yang dibacakan oleh sekretaris daerah (Sekda) Asahan, Erwin Syahrul Pane dalam acara penyerahan asset Asahan kepada Pemkab Batu Bara, Kamis (10/6) diaula Mawar Pemkab Asahan.

Penyerahan asset tersebut, kata Sekda merupakan amanah dari undang-undang nomor 5 tahun 2007 tentang pembentukan kabupaten Batu Bara, dan penyerahan dijelaskan pada Bab V pasal 14, bahwa Pemkab Asahan melakukan penyerahaan asset serta dokumentasi kepada pemkab Batu Bara. “ Penyerahan asset yang dilakukan Pemkab Asahan, jelas berdasarkan peraturan, “ kata Sekda.

Mengenai asset yang belum diserahkan, Sekda mengatakan pihak pemkab Asahan akan segera melakukan investarisasi serta meninjau kembali. “ Asset yang belum diserahkan, Pemkab Asahan akan tetap menyerahkannya kepemkab Batu Bara, “ janji Sekda seraya mengucapkan terimakasih kepada panitia inventarisasi asset daerah, baik dari Asahan maupun Batu Bara, karena telah bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga terlaksana penyerahaan asset tersebut.

Sementara itu, Bupati Batu Bara yang diwakili Assiten II, Iskandar mengatakan bahwa asset Asahan yang diserahakn kepada Batu Bara akan digunakan sedaya upaya dalam meningkatkan kinerja pemerintahan Batu Bara dan penyerahan asset yang dilakukan saat ini merupakan sejarah baru, karena dari berbagai daerah yang telah dimekarkan, hanya kabupaten Asahan yang merupakan kabupaten induk yang telah meyerahkan assetnya kepada daerah yang dimekarkan yakni Batu Bara.

“ Kami ucapkan terima kasih kepada Asahan yang telah menyerahkan assetnya kepada Batu Bara, dan hal ini merupakan sejarah baru bagi kabupaten induk yang meyerahkan assetnya kepada daerah pemekaran, “ ujar Iskandar yang didampingi oleh Ketua DPRD Batu Bara, Selamat Arifin, kepala dinas pendapatan, Yosrauke serta pejabat lainya.
Selengkapnya...

Wartawan MedanBisnis, Juara II Menembak Perbakin

Indra sikoembang

Wartawan MedanBisnis Asahan, Indra Sikoembang tampil sebagai juara kedua cabang menembak tingkat pemula yang digelar oleh Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Asahan dilapangan Tebak Mapolres Asahan.

Sementara itu, diposisi pertama tingkat Pemula diraih oleh Ketua Panwaslu Asahan, Husaini Abduh dan diposisi ketiga, Kepala Dinas Tenaga Kerja Asahan, Erwis Edi Pauja Lubis, sedangkan Juara I Eksebisi diraih Dandim 0208 AS Letkol Herry CH, Juara II, Kapolres Asahan, AKBP Mashudi dan Juara III, Waka Polres Asahan, Kompol Sabilul Alif, yntuk Juara I Prestasi diraih, Brida Teguh Aprianto, Juara II Aiptu Soyfan Nasution dan Juara III Aipda Diani Risma.

Ketua Perbakin Asahan, AKBP Mashudi mengatakan kegiatan lomba menembak tersebut dirangkai dengan HUT Bahyangkara ke 64 juga sebagai upaya mencari bibit-bibit yang berbakat dan berprestasi serta handal, untuk dilatih menjadi atlit tembak dan berburu pada masa mendatang. “ Semoga dari kegiatan ini, akan lahir atlit yang handal, “ demikian kata Mashudi seraya mengatakan alit yang berprestasi akan dibina untuk mengikuti event mendatang.

Ketua Panitia pelaksana, Kompol Sabilul Alif menjelaskan, kegiatan terselenggara berdasarkan dana dari APBD Asahan yang dialokasikan melalui KONI untuk selanjutnya disalurkan kepada Perbakin. “ Semua dana digunakan untuk kegiatan lomba menembak yang bersumber dari dana APBD, “ sebut Sabilul

Sabilul juga menjelaskan, atlit menembak dikuti oleh umum, pengurus Perbakin dengan memperlombakan jarak 15 meter dan 25 meter, dibagi dalam dua bentuk yaitu lomba eksebisi, pemula dan prestasi dengan jumlah perserta 60 orang lebih, perlombaaan menembak mengunakan senjata yang digunakan revolver kaliber 38 SP
Selengkapnya...

HUBhayangkara ke 64, Polres Asahan Musnahkan Ganja dan Sabu-Sabu

Indra sikoembang

Peringatan hari ulang tahun (HUT) Bhayangkara ke 64 yang digelar di Polres Asahan diwarnai dengan pemusnahan 40 kg ganja dan 96 gram sabu-sabu serta pemberian penghargaan kepada personel polisi yang berprestasi.

Pemusnahan barang barang bukti tersebut, dilakukan dihalaman Polres Asahan usai upacara HUT Bhyangkara yang langsung dipimpin oleh Kapolres Asahan, AKBP Mashudi didampingi Waka Polres, Kompol M Sabilul Alif, dan didampingi, Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnaen, Dandim 0208/AS, Letkol Inf Hery CH dan Danyon 126 KC, Letkol Inf Chandra Wirawan.

Dan terlihat juga Ketua Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Asahan, AKBP Zahara Pane, Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, Khoiril Hidayat, Kepala Kejaksaan, Didi Suhardi, Ketua MUI Asahan Usman Efendi, dan tokoh agama lainnya, serta para undangan. Sebelum pemusnahan Kapolres,tokoh agama (Toga)serta pihak yang terkait menanda tangani berita acara pemusnahan.

"Dengan dibakarnya barang haram tersebut, berarti kita telah ikut menyelamatkan generasi Asahan terhadap bahaya ancaman narkoba, sehingga generasi ke depan dapat diselamatkan dari narkoba," kata ketua MUI Asahan.

Oleh sebab itu, katanya, polisi harus bisa meningkatkan kinerja untuk memberantas kejahatan yang menggangu ketertiban, sehingga lebih profesional dan menjadi panutan dalam menegakkan ketertiban di tengah masyarakat. "Saya bersyukur, dengan kinerja polri, ketertiban di Asahan masih terjaga," ujar Usman.

Senada dengan Bupati Batubara, OK Arya Zukarnen, menyatakan bahwa kinerja Polres Asahan tergolong baik, dan untuk menjaga ketertiban di masyarakat, khususnya di Batubara, maka Batu Bara siap membantu Polri dengan menyediakan posko polisi di setiap kantor kepala desa yang ada di Batu Bara. "Polri ada program pengamanan dengan menempatkan satu personil polisi di setiap satu desa, dan itu merupakan program yang baik, kami kabupaten Batubara siap mendukungnya," ujar OK

Sementara itu, amanat Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri, yang dibacakan oleh Kapolres Asahan, AKBP Mashudi yang bertema Membagun Karakter Melalui Kepemipinan Yang Unggul, Kemitraan, Profesionalisme dan Etika Prima menjelaskan, bahwa polri akan berusaha keras untuk meningkat kenerjanya sehingga menjadikan organisasi yang dinamis, solid dan profesional dalam melayani masyarakat, dan hal itu sejalan dengan empat karakter Indonesia, yaitu keselarasan dalam bertindak, terbuka, dinamis, serta berkelanjutan sehingga program yang dijalankan tetap berjalan.

Diakhir amanatnya, Kapolri menyampaikan beberapa hal yang harus dipedomani oleh seluruh jajaran Polri dalam melaksanakan tugas, diantanya pertama, tingkatkan keimanan dan ketakwan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua tingkatkan jalinan kemitraan dengan seluruh komponen masyarakat sehingga terwujud sinergi polisional yang proaktif dengan mengedepankan tindakan preemtif dan preventif.

Selanjtnya yang ketiga tegakan hukum secara profesional, proporsional, objektif, transparan dan akuntabel, keempat, kembangkan perpolisian masyarakat (Polmas) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum dengan merubah pola pikir dari budaya dilayani menjadi budaya melayani dan menjujung tinggi kode etik polri yang meliputi etika kepribadian, etika kelembagaan, etika kenegaraan dan etika hubungan dengan masyarakat yang merupakan kristalisasi dari nilai Pancasila, tribata dan catur prasetya.
Selengkapnya...

Jamsostek Asahan Gelar Sosialisasi Her-Registrasi

Indra sikoembang

PT Jamsostek Asahan menggelar sosiaisasi her registrasi kepada 387 perusahan yang berada ditiga daerah, yakni Kabupaten Asahan, Batu Bara dan Kotamadya Tanjung Balai, tujuanya adalah untuk pendaftaran ulang tenaga kerja (TK) peserta Jamsostek aktif hingga menjadi data yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sosialisasi dilakukan selama dua hari (28-29 Juni 2010) digelar dihotel Bumi Asahan tersebut lebih memfokuskan teknik pendaftaran ulang serta manfaat dari her registrasi. “ Her registrasi ini merupakan perintah peraturan mentri tenaga kerja, tujuanya untuk mendata ulang peserta, “ demikian kata Kepala cabang Jamsostek Kisaran, Erisfa kepada MedanBisnis, Selasa (29/6) usai memberikan materi sosialisasi.

Pendatan ulang tersebut, kata Erisfa juga memiliki manfaat bagi peserta jamsostek, diantanya peserta memiliki identitas diri yang tidak sama dengan TK lain, memiliki kepastian hukum, mendapatkan pelayanan yang cepat dan akurat, memudahkan mengakses informasi jamsostek, kepastian keamanan dana jamsostek. “ Pendaftaran ulang ini banyak manfaatnya bagi TK itu sendiri, “ terang Erisfa searaya mengatakan her registrasi untuk menghidari kasus pemalsuan.

Selain her registaris bermanfaat bagi TK, juga bermanfaat bagi perusahan, diantanya perusahaan akan mendapat pelayanan informasi administrasi tentang jamsostek yang lebih baik, memudahkan verifikasi dalam perubahan data TK dan kecepatan, kelengkapan, keakuratan pengurusan klaim. “ Manfaatnya juga dapat dirasakan oleh perusahaan, khusunya dalam hal pengurusan klaim peserta jamsostek, “ sebut Erisfa.

Selain Erisfa, Kabid Pemasaran, Mangasi Sormin juga menyampaikan materi dalam acara tersebut, Sormin mengatakan bahwa latar belakang her registrasi adalah data yang dimiliki selama ini dinilai masih sederhana, tidak memiliki keamanan sereta banak kasus pemalsuan untuk mengklaim program Pemberian Saldo Jaminan Hari Tua (PSJHT). "Juga untuk mempermudah perusahaan mendistribusikan PSJHT," kata Sormin.

Sormi juga menjelaskan bahwa data yang perlu dilengkapi diantanya nama ibu kandung, indentitas KTP dan beberap data lainya. Pendataan indentitas sesuai KTP untuk memudahkan peserta untuk mendapatkan dana JHT serta mengetahui peserta yang aktif dan yang tidak aktif. "Registrasi ulang ini juga untuk mendata, berapa jumlah peserta non aktif. Kalau ada alamat lengkap, nantinya kita akan memberikan hak peserta. Seperti program JHT, “papar Sormin yang juga didampingi oleh bagian keuangan, Erfan
Selengkapnya...

Tim IV DPRD Sumut Usir SKPD Propsu

Indra sikoembang
MB-Kisaran

Tim IV DPRD Sumatera Utara mengusir Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) asal provinsi Sumatera Utara (Provsu) yang mendampingi tim saat berkunjung ke daerah kabupaten Asahan, pasalnya SKPD yang mendampingi tim, dinilai tidak memiliki kapasitas.

Pengusiran SKPD tersebut dilakukan sebelum Tim IV bersama eksekutif Asahan melakukan evaluasi bantuan keuangan dari pempropsu ke kabupaten Asahan di aula Melati Pemkab setempat, Selasa (22/6). “ Kami terpaksa mengusir seluruh SKPD Propsu dan stafnya dalam acara evaluasi dana APBD Propsu ke Asahan, karena kami menilai mereka tidak berkompeten atau tidak memiliki kapasitas dalam acara reses ini, “ demikian kata Muslim Simbolon kepada MedanBisnis usai melakukan reses.

Muslim yang juga didampingi oleh tim IV lainya seperti, ketua tim IV, Mustafawiyah (Partai Demokrat), sekretaris tim, Bustami (PPP), Syamsul Hilal (PDI-P) dan Marasal Hutasoit (PDS) menilai SKPD propsu sengaja memberikan perwakilannya yang tidak berkapasitas dalam reses tersebut, apalagi perwakilan SKPD tersebut sama sekali tidak memahami maksud dan tujuan reses tim IV.

Selain tidak memiliki kapasitas, Muslim juga mengatakan bahwa SKPD yang mendampingi tim, tidak memiliki data pemakaian anggran APBD propsu ke Asahan atau data proyek yang dilaksanakan di Asahan dan SKPD juga tidak memiliki data belanja rutin dan belanja pendapatan di tiga wilayah reses tim IV tersebut (Asahan, Tanjung Balai dan Batu Bara). “ Wajarlah kalau mereka kami usir, karena kami menilai SKPD tidak kooperatif dalam reses ini, “ ujar politisi dari Partai Manat Nasional (PAN)

Pengusiran SKPD tersebut, ditambah Bustami, bahwa pengusiran yang dilakukan tim IV merupakan kesepakatan tim, yang sebelumnya tim telah menganalisa keputusan pengusiran tersebut dan untuk kedepan melalui pimpinan sidang dewan, tim IV akan meminta reses dijadwal ulang. “ Kami akan meminta kepada pimpinan dewan untuk menjadwal ulang reses ini dan pada kunjungan kedepan, tim akan melibatkan pihak kejaksaan dalam tim ini, “ terang mantan ketua DPRD Asahan, Bustami.
Selengkapnya...

Polres Asahan Gelar Pasukan Pengamanan Pilkada

Indra sikoembang
Dalam rangka pengaman Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 12 Mei 2010 mendatang, Polres Asahan mengelar apel pasukan pengamanan Pemilukada Asahan di lapangan Parasamya Kisaran, Jumat (23/4).


Apel kesiapan pengamanan tersebut dipimpin oleh inspektur upacara Kapolres Asahan AKBP Mashudi yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Asahan, Arief Fansuri, Ketua DPRD Batubara, Selamat Arifin, Dandim 0208/AS, Letkol Inf Heri Christianto, Ketua PN Kisaran dan Tanjung Balai dan tujuh tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan.
Dalam arahan Kapolri yang dibacakan Kapolres Asahan mengharapkan kepada semua lapisan masyarakat dan tim sukses calon untuk bekerja keras mensukseskan pesta demokrasi tersebut. “ Mari kita bersama bulatkan tekad, rapatkan barisan, tingkatkan kesiapan, kewaspadaan dan lakukan antisipasi sedini mungkin demi terwujudnya pelaksanaan pemilukada secara aman, lancar dan damai, “ sebut Mashudi.
Kepada personil yang tergabung dalam satuan tugas pengamanan, Mashudi meminta agar mempedomani tugas pengamanan Pemilukada dan bekali diri dengan pengetahuan tentang tata cara dan bertindak yang berkaitan dengan pelaksanan Pemilukada sesuai dengan ketentuan dan arahan dari pimpinan.
“ Saya sangat berharap kepada seluruh personil untuk dapat memahami tugasnya masing-masing dan kepada Polri harus tetap menjaga kenetralitasan, baik dalam ucapan, sikap dan perbuatan tidak ada yang mengarah pada ketidak netralan, “ tegas Mashudi.
Acara gelar pasukan juga dirangkai dengan kesiapan Polri dalam mengamanakan calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati dengan menggelar latihan pengamanan Pemilukada Asahan, latihan yang berupa simulasi pengamanan terhadap para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauhmana tingkat kesipan personil, sasaran dan prasarana pengamanan juga merupakan salah satu upaya untuk memberikan motivasi kepada seluruh personil, agar menjalankan tugasnya sesuai aturan.
“ Latihan pengaman bertujuan untuk mengamanakan seluruh pasangan calon selama berjalanya Pemilukada Asahan, serta untuk mengetahui sejauhmana kesiapan personil di jajaran Polres Asahan “ terang Mashudi
Pembacaan Ikrar Pemilu Damai
Tujuh tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan dalam acara apel pasukan Pengamanan Pilkada tersebut mengikrarkan pemilu damai yakni akan bersungguh-sungguh menaati semua peraturan pelaksanaan pemilukada, beritikad baik menciptakan pemilukada aman dan tertib, berjanji akan melaksanakan kampanye secara aman, terib dan damai, akan menyelesaikan persolan pemilukada dengan semangat kekeluargaan serta siap menerima hasil pemilukada sebagai suatu bentuk konsekuensi dari sebuah demokrasi politik.
Ikrar pemilu damai di ikrarkan masing-masing tim sukses serta menandatanggani ikrar tersebut, dari ketujuh tim sukses tersebut yakni tim sukses (Amir Syarifuddin- Rachamd), Suparman, (Bambang-Anas) Supardi, (Taufan-Surya) Sofyan Ismail, (Zaeni-Rito) Darmat Tarigan, (Syamsul-Adimulyono)Lokot Batubara, (Helmiati-Dahrun) Winarni, (Syahlan-Mansur) Halimah Marpaung.

Selengkapnya...

14 Ranperda Pemkab Asahan Ditolak

Indra sikoembang

14 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemkab Asahan ditolak DPRD Asahan, pasalnya Ranperda tersebut belum berdasarkan peraturan pemerintah.



Penolakan 14 Ranperda tersebut dilakukan oleh delapan fraksi DPRD Asahan yakni Frkasi Golkar, Farksi Demokrat, fraksi PDI-P, Fraksi PPP, Fraksi PAN, fraksi Nurani Keadilan, fraksi PBR dan Fraksi Bersatu yang digelar pada pandangan umum fraksi dirapat paripurna DPRD Asahan, Kamis (22/4).

Dari delapn fraksi tersebut diantaranya, Juru bicara fraksi Demokrat (FD), Syarial mengatakan bahwa fraksi Demokrat belum bisa menerima Ranperda tersebut, pasalnya pemkab Asahan belum melengkapi dukomen kajian akademik, karena keberadaan dokumen diatur berdasarkan peraturan pemerintah no 16 tahun 2010 pasal 81 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pada prinsipnya semua naskah peraturan daerah harus disertai naskah akademik.

“ Fraksi Demokrat, meminta kepada Pemkab Asahan dalam hal ini Bupati Asahan untuk dapat meyertakan kajian akademik 14 Ranperda tersebut, kalau belum dapat menyertakan dokumen kajian tersebut, maka kami belum dapat menerima ranperda yang diajuka oleh Bupati, “ tegas Syarial yang juga merupakan sekretaris FD DPRD Asahan.

Hal senada juga dikatakan oleh fraksi Nurani Keadilan (F.NK) yang disampaikan oleh Warisno, bahwa kelengkapan dokumen administrasi study akademis untuk menguatkan kualitas Ranperda tersebut, agar perda yang akan dilahirkan nantinya berkualitas.

“ Fraksi Nurani Keadilan belum bisa untuk melanjuti pembahasan Ranperda, sampai pihak eksekutif dapat melengkapi dokumen kajian akademis tersebut, “ tegas Warisno, begitu juga dengan 6 fraksi yang lainnya, masing-masing belum dapat menerima Ranperda tersebut.


Selengkapnya...

16 Warga Afganistan Minta Suaka Politik

Indra sikoembang

Sebanyak 16 warga negara asing asal Afganistan ditemukan oleh pihak Polres Ashan saat melintas di Pasar Minggu Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara meminta suaka politik akibat konflik yang terus berkepanjangan di negaran mereka.

Kapolres Asahan AKBP Mashudi melalui Kasat Intelkam AKP Asmara Jaya mengatakan 16 warga Afganistan yang ditemukan di Silau Laut pada Kamis dini hari (15/4) sekitar pukul 03.00 Wib, semuanya adalah laki-laki, mereka digiring ke Polres Asahan untuk dimintai keterangan, setelah itu diserahkan ke Kantor Imigrasi Tanjung Balai – Asahan yang berada di Kota Tanjung Balai. “Semua imigran gelap ini akan segera dilimpahkan ke Kantor Imigrasi di Tanjung Balai, “ demikian kata Asmara Jaya Kepada indra sikoembang, Kamis (15/4) di Polres setempat.

Asmara juga menjelaskan bahwa keenam belas imigran asal Afghanistan itu, transit dari Malaysia, dengan menggunakan perahu menuju Indonesia dan turun di Desa Sei Pematang Pasir Kecamatan Tanjung Balai. “Mereka turun dari aliran anak sungai di Desa Sei Pematang Pasir, “ sebut Asmara.

Selain keenam belas itu, juga diamankan dua orang masyarakat yang ikut mengiring 16 orang Afghanistan itu dan saat ini sedang dalam pemeriksaan Sat Reskrim Polres Asahan. “Ada dua orang yang mengiringi 16 orang Afghanistan telah dimankan dan saat ini masih dalam pemeriksaan Sat Reskrim”, ungkap Kasat lagi.

Dari hasil pemeriksaan sementara bahwa mereka, meninggalkan tanah air mereka karena dipicu
perperangan saudara yang terus menghantui hingga mencoba lari mencari suaka ke Negara lain. Biasanya tujuan mereka ke Australia, namun dengan manfaat jasa-jasa gelap akhirya mereka terdampat ke Indonesia dengan kondisi yang terlihat kumuh.

Sementara itu, salah seorang imigran, Ghulam Husaini dengan menggunakan bahasa Inggris mengatakan, mereka sebenarnya berasal dari provinsi berbeda-beda di Afganistan. Mereka terpaksa melarikan diri dari negaranya, melalui jalan laut karena tidak merasa aman dan mampu lagi untuk bertahan di negaranya akibat perang saudara yang terus berkecamuk. Mereka memilih Indoinesia untuk mencari perlindungan karena dinilainya Indonesia Negara yang aman. “Kami menilai negara ini Negara yang aman. Warga Negaranya baik-baik. Kami diperlakukan sangat baik di sini,” ujarnya.
Selengkapnya...

Tujuh Pasang Calon Asahan Miliki Nomor Bertarung

Indra sikoembang

Ketujuh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan yang bertarung dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 12 Mei 2010 mendatang, akhirnya memiliki nomor bertarung.



Pencabutan nomor tersebut, digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Asahan di gedung olah raga (GOR) Kisaran, proses pencabutan nomor dimulai dengan pengambilan nomor urut untuk mengambil nomor keberuntungan dengan mengunakan bola pimpong warna kuning, setelah itu masing-masing calon yang telah memiliki nomor urut, pengambilan bola pimpong berwarna putih berisikan nomor keberuntngan.

Taufan Gama Simatupang menyebutkan nomor urut 3 merupakan nomor rumah orang tuanya di kota Medan dan nomor tersebut juga merupakan insting dari istri Taufan dan Surya, begitu juga dengan pasangan calon nomor urut 4 yakni Irwan Zaini mengatakan nomor tersebut merupakan nomor keberuntungan, karena menurut insting nomor yang akan didapat yakni nomor 2 dan 4.

Dalam acara pencabutan nomor tersebut, Bupati Asahan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Asahan, Erwin Syahrul Pane berharap kepada masing-masing calon dapat memberikan pendidikan politik yang baik dan benar kepada masyarakat dan senantiasa menciptakan situasi kondisi masyarakat yang kondusif, damai dan sejuk. “ Mari raih kemenangan secara elegan dan terhormat, “ ajak Erwin.

Sementara itu, Ketua Panitia Pengawas Pemilukada, Husaini Abduh mengingatkan kepada seluruh calon, agar mematuhi peraturan pelaksanaan Pemilu dan jangan melakukan pelanggaran yang telah digariskan oleh aturan. “ Mari kita wujudkan demokrasi yang baik di Asahan, “ sebut Husaini, hal senada juga Kapolres Asahan yang diwakili oleh Waka Polres Asahan, Kompol Sabilul Alif yakni berharap semua calon dapat bekerjasama untuk menjaga suasa kondusif dan Polri akan senantiasa menjaga kenetralitasan kepada semua calon serta siap mengamankan pelaksanaan pemilukada Asahan.

Ketua KPU Asahan, Edi Prayitno yang didampingi 4 KPUD lainnya menyatakan, dengan penetapan nomor urut, maka pihaknyatelah dapat menentukan posisi masing-masing pasangan pada kertas suara nantinya dan nomor tersebut sebagai tanda resmi untuk dipilih masyarakat. " Artinya nomor yang didapat calon akan langsung kami masukan dalam kertas suara, agar kertas suara dapat selesai di buat, “ sebut Edi kepada indra sikoembang, Rabu (14/4) di Gor Kisaran.

Selengkapnya...

PPL Asahan Diminta Bersikap Netral Jalani Tugas

Indra sikoembang

MdnBis-Kisaran

Sebanyak 204 Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) kabupaten Asahan diminta untuk bersikap netral dalam melaksanakan tugas pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Asahan.
Permintaan tersebut disampaikan Bupati Asahan yang diwakili oleh Asisten I Pemkab Asahan, Zulkarnaen dalam acara pelantikan PPL Asahan.

“ Kami minta PPL diposisi netral saat dalam mengawas pelaksanaan Pemilukada Asahan, “ kata Zulkarnaen, Jumat (9/4) diruang Melati Pemkab Asahan.

Zulkarnaen juga meminta PPL untuk proaktif serta profesional dalam jalani tugas, agar pemilukada Asahan dapat berjalan sukses, khususnya didaerah tugas masing-masing. “ Mari kita jaga kekondufipan Asahan yang selama ini selalu terjaga, “ sebut Zulkarnaen seraya mengucapkan selamat bertugas kepada seluruh PPL Asahan.

Selain Zulkarnaen, Wakil Ketua DPRD Asahan, Arief Fansuri juga berharap PPL menguasai tugas pokok dan fungsi pengawasan yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan, agar dalam jalani tugas sebagai pengawas tidak menyimpang dari aturan yang ditetapkan, maka persiapkan diri sebaik mungkin untuk mengawasi proses persiapan pemiluakada di daerah masing-masing. “ Dalam pemilukada Asahan, PPL hanya dituntut untuk jalani tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” terang Arief Fansuri.

Sementara itu Ketua Panwaslukada Asahan, Husaini Abduh yang melantik 204 PPL mengatakan pelantikan PPL tersebut dilakukan agar tugas pengawasan dapat dilakukan PPL di masing-masing tempat secara maksimal dan acara pelantikan juga dirangkai dengan pemberian bimbingan teknis (Bimtek), agar para PPL mengetahui fungsi dan tugasnya serta cara pelaporan kasus yang ditemukan. “ Pelantikan ini, artinya Panwaslukada Asahan siap untuk menjalankan tugas untuk mengawasi segala bentuk kecurangan dalam Pemilukada Asahan. “ terang Husaini kepada MedanBisnis.

Caption : Ketua Panwaslukada Asahan, Husaini Abduh saat melantik 204 Pengawas Pemilu Lapangan kabupaten Asahan di ruangan Pemkab Asahan, Jumat (9/4) (MdnBis/indrasikoembang)
Selengkapnya...

Humaidi Syamsuri Pane Ketua PKBI Sumut

Indra sikoembang
Humaidi Syamsuri Pane terpilih secara aklamasi menjadi ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumatera Utara masa bakti 2010-2014 dalam musyawarah daerah (Musda) ke XII PKBI digelar di aula PKBI Sumut selama dua hari (9-10 April 2010).

Musda PKBI yang dikuti oleh delapan cabang PKBI tersebut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Syamsul Arifin, pengurus harian nasional PKBI, dr Sarsanto Wibisono dan Muhddin serta unsur pengurus PKBI harian Sumut.
Dalam acara musda tersebut, Gubsu berjanji bahwa pemerintah propinsi Sumatera Utara (Pempropsu) akan membantu serta mendukung program-program dan kegiatan PKBI dalam menggalakan kembali program KB untuk upaya pencegahan baby booming. “ Saya berharap PKBI menjadi motor dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi kedepan, dan pempropsu siap membantu PKBI, “ janji Gubsu dalam acara tersebut.
Humaidi yang terpilih menjadi nakhoda KB tersebut mengatakan bahwa visi PKBI kedepan adalah membawa PKBI menjadi organisasi yang kuat dan tangguh dalam memperjuangkan hak-hak keluarga berencana serta kesehatan. “ Saya akan bangun dan kembangkan sayap PKBI keseluruh cabang di Sumut, “ demikian kata Humaidi kepada indra sikoembang, Minggu (11/4) di Kisaran
Humaidi juga ketua cabang PKBI Asahan mengatakan akan membangun komitmen kepada seluruh multi pihak untuk mengembalikan kejayaan program KB di Sumut. “ Saya akan kerja sama dengan multi pihak dan berdayakan PKBI serta menumbuhkan PKBI yang baru didaerah yang belum memiliki cabang PKBI, “ ujar Humaidi seraya dalam satu bulan kedepan pihaknya akan menyusun pengurus yang baru, yang terdiri dari pengurus lama, pengurus cabang Siantar dan Langkat serta unsur youth (remaja).

Selengkapnya...

Satpam Harus Pahami Manajemen Pengamanan

Daerah,31-12-2009
*indra sikoembang / meila
MedanBisnis – Kisaran

Para anggota satuan pengamanan (Satpam) untuk diharapkan memahami peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan, Instansi Pemerintah. Tujuan untuk menyamakan persepsi dalam pembinaan profesi satuan pengamanan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri melalui Kapolres Asahan AKBP Mashudi pada acara HUT Satpam ke-29 di halaman Mapolres Asahan

“ Kapolri menyampaikan beberapa penekanan khusus kepada Satpam, diantarnya Satpam diminta pahami dan jabarkan sistem manejemen pengamanan,” kata Mashudi di hadapan komunitas security di Asahan, Rabu (30/12).
Satpam juga diharapkan meningkatkan kompetensi dan proposionalitas melalui penguasaan spesialisasi sesuai tantangan industrial security yang dihadapi, sehingga layanan pembinaan keamanan di lingkungan kerja dapat menjadi penjamin investasi bagi pelaku usaha dan industri. Kemudian Satpam juga diminta tingkatkan hubungan kemitraan dengan Polri secara profesional dan profosional, dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas kamtibmas yang kondusif.
HUT Satpam ke-29 tersebut juga dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada Satpam berprestasi, yang diberikan oleh AKBP Mashudi kepada empat Satpam berprestasi yakni, Supiran, Satpam PT Buana Sawit Indah Perkebunan Petatal, prestasi 30 kali memproses hukum. Jumadi, Satpam PT Socfindo Tanah Gabus telah 30 kali memproses hukum. Pujiono, Satpam PTPN3 Kebun Sei Silau, 27 kali memproses hukum dan Samsu Rizal Satpam PT BSP telah 22 kali memproses hukum. Usai melakukan pemberian penghargaan, Kapolres disuguhi dengan demotrasi cara penggunakan tongkat dan borgol oleh puluhan Satpam.
Acara serupa juga digelar di Mapolresta Binjai. Bertindak sebagai inspektur upacara Kapolresta Binjai AKBP Robets Kennedy SIk SH, dan komandan upacara Ahmadi anggota Sat Pam PTPN II Tanjung Jati.
Dalam kesempatan itu, diserahkan piagam penghargaan dan hadiah lomba sikap tampang yang dilaksanakan dalam menyambut Hut Satpam ke – 29 kepada masing-masing pemenang. Diantaranya, Dudi Indrawan dari Satpam PT Telkom, Zulham Effendi dari Satpam PT Pertamina Elpiji dan Hendrik Tanjung dari anggota Satpam PTPN II Tandam Hulu.

Selengkapnya...

Mahasiswa Pertanyakan Komitmen Bupati Asahan

Daerah,31-12-2009
*indra sikoembang
MedanBisnis – Kisaran

Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Study Mahasiswa Asahan (Fosma) berunjuk rasa ke Kantor Bupati Asahan, Rabu (30/12). Mereka mempertanyakan komitmen Bupai Asahan Risuddin untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Asahan.


“Momentum akhir tahun ini kami menilai bahwa Bupati tidak serius memimpin Asahan dan masyarakatnya. Tidak terjadi perubahan yang signifikan selama dua periode dia menjadi Bupati Asahan. Masyarakat dikecewakan dengan kondisi ini dan kebijakan yang dibuat bupati, karena tidak berpihak pada rakyat,” kata seorang pengunjuk rasa Arliyanto dalam orasinya.
Disebutkan, ketidakseriusan yang dilakukan Bupati, diantaranya persoalan PDAM Titra Silau Piasa yang hingga saat ini belum selesai mengenai pendistribusian air bersih. Padahal air adalah kebutuhan langsung masyarakat Asahan.
“Permasalahan di Asahan ini di antaranya adalah tidak tuntasnya Kasus PDAM Tirtasula Asahan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat luas, justru merugikan rakyat banyak dengan bobroknya manajemen dan kinerja perusahaan daerah tersebut,” ujarnya.
Selain itu, Fosma juga membeberkan persoalan KTP gratis yang dibuat oleh Pemkab. Namun kenyataannya masyarakat yang mengurus di kutip dana bahkan dipatok sampai ratusan ribu. Padahal pendanaan KTP sudah dianggarkan oleh APBD Asahan.
“Ini adalah bentuk pembohongan publik yang dilakukan Pemkab Asahan kepada masyarakat, apalagi KTP gratis sempat disosialisasikan dan diumumkan melalui media yang ada di Kota Kisaran. Tapi ternyata di lapangan tidak sesuai,” terangnya.
Setelah berorasi, akhirnya Fosma diterima sekretaris daerah (Sekda) Asahan Erwin Syahrul Pane. Dikatakannya, program Pemkab Asahan hampir semua terlaksana dengan baik, namun Sekda mengakui persoalan PDAM memang sangat kronis. Meski begitu, Pemkab akan segera mencari solusi dari persoalan PDAM tersebut, begitu juga dengan persoalan KTP dan sengketa tanah.
“Kami sangat membutuhkan pengawasan sosial, terutama kepada mahasiswa, maka mari kita bersama-sama mengawasi serta mencari solusi persoalan yang dialami Kabupaten Asahan,” sebut Erwin.
Selengkapnya...

Penggunaan DAK Pendidikan di Asahan Dipertanyakan

Daerah, 31-12-2009
*indra sikoembang
MedanBisnis – Kisaran

Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan di Kabupaten Asahan mendapat sorotan dari kalangan anggota DPRD setempat. Pasalnya, hingga menjelang berakhirnya masa anggaran tahun 2009, pekerjaan proyek yang menggunakan DAK baru mencapai 60% hingga 75% dan sisa pekerjaan 40% hingga 25% dikhawatirkan tidak selesai dikerjakan.


“ Kami minta kekurangan pekerjaan segera diselesaikan, mengingat tahun anggran 2009 akan segera berakhir, bila hal ini tidak terpenuhi, maka dana akan ditarik oleh pusat sehingga APBD Asahan akan terbebani,” ujar anggota DPRD Asahan dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Rudi Hartono ketika membacakan laporan hasil reses, dalam rapat paripurna DPRD Asahan, Selasa (29/12) di gedung dewan setempat.
Hal yang senada juga disampaikan anggota dewan dari Dapil VI. Sedikitnya 14 sekolah dasar (SD) menerima anggran DAK hingga saat ini pekerjaannya masih berjalan dan belum rampung dilaksanakan. Bahkan, pekerjaan yang dilakukan di SD tersebut memiliki permasalahan pada keterlambatan pemasangan atap baja.
“ Kami minta Dinas Pendidikan mengkaji kembali proyek tersebut, karena keterlambatan tadi pasti akan berimbas pada APBD dan hal ini akan mengakibatkan penilaian negatif pada daerah Asahan,” papar anggota dewan mewakili Dapil VI, Parlindungan Panjaitan seraya menyebutkan kurang transparanya pemasangan plang proyek yang menggunakan anggaran DAK tersebut.
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua Arief Fansuri didampingi Wakil Ketua Dahron Hutagol dan Armen Margolang juga menerima laporan dari Dapil IV (Kecamatan Air Joman dan Tanjung Balai) tentang penggunaan anggran DAK. Firdaus Mas’udi Hasyim mewakili Dapil mengatakan bahwa pelaksanaan rehabilitas SD yang mengunakan anggran DAK tidak melibatkan komite sekolah, disinyalir terjadi penggelembungan anggran (mark up).
Terkait persoalan keterlambatan perkerjaan yang mengunakan anggran DAK tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan (Disdik) Pemkab Asahan Muhammad Sueb menjelaskan, terjadinya keterlambatan dikarenakan belum cairnya dana dari pemerintah pusat, begitupun persolaan tersebut bukan kesalahan dari pihak sekolah.
”Ditambah lagi dengan susuahnya mencari sebagian bahan material DAK,” ungkap Muhammad Sueb, ketika dihubungi MedanBisnis.
Secara rinci dijelaskan, proses pencairan dana tersebut para termin pertama sebesar 35% pada 19 Oktober 2009, termin kedua sebesar 45% diterima pada 16 November 2009 dan termin terkhir sebesar 20 % telah keluar pada 22 Desember 2009. ” Kami yakin pekerjaan DAK di Asahan selesai, apalagi dana 20 % telah keluar dan dana ini langsung disalurkan ke rekening sekolah,” ujar Sueb, seraya mengatakan permasalahan keterlambatan tersebut bukan dialami oleh daerah Asahan, namun daerah lain yang menerima DAK juga mengalami nasib yang sama.
Selengkapnya...

Atasi Banjir Mulai 2010, Pemkab Asahan Gunakan Kapal Keruk

Daerah,29-12-2009
*indra sikoembang
MedanBisnis – Kisaran

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan akan mengoperasikan kapal keruk untuk mengatasi sedimentasi (pendangkalan) di sepanjang alur Sungai Asahan, mulai April 2010. Sehingga persoalan banjir yang kerap melanda daerah itu segera dapat teratasi.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Asahan Safaruddin saat mengikuti rapat bersama Komisi C DPRD Asahan dan Otorita Asahan. “Untuk menanggulangi persoalan banjir yang melanda Kabupaten Asahan setiap tahunnya, kita akan atasi pada bulan April 2010 mendatang, mengingat kita telah memiliki kapal keruk, meskipun kapasitas pengerukan masih belum maksimal,” kata Safaruddin, Senin (28/12) di gedung dewan setempat.
Namun rencana pengerukan tersebut, kata Safaruddin, akan mengalami hambatan. Sebab hasil limbah kerukan yang akan dibuang di daerah pinggiran sungai akan bermasalah dengan masyarakat. Diketahui sepanjang 100 meter daerah aliran sungai (DAS) harus dikosongkan, namun kenyataannya saat ini banyak tanaman dan bagunan milik masyarakat. “ Dengan fenomena saat ini, mau dibuang kemana limbah kerukan,” terang Safaruddin, sembari berharap persoalan pembuangan limbah pengerukan memiliki solusi secepatnya.
Mengenai biaya operasional kapal keruk tersebut, Safaruddin menjelaskan bahwa dananya telah dianggarkan dalam APBD Asahan sebesar Rp 500 juta dan ditambah dengan dana yang diberikan oleh pihak otorita Asahan sebesar Rp 500 juta. “ Untuk operasional, Asahan harus mendahulukannya, setelah itu barulah dana dari Badan Otorita Asahan (BOA) sebesar Rp 500 juta dapat digunakan,” sebut Safaruddin.
Ketua Komisi C DPRD Asahan Suparman yang memimpin rapat tersebut mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan membicarakan permasalahan pembuangan limbah pengerukan tersebut kepada masyarakat yang memiliki lahan di daerah DAS. “ Kami akan bicarakan hal ini pada tokoh masyarakat, pemilik lahan serta aparat pemerintah di daerah setempat, agar persoalan banjir dapat segera teratasi,” janji Suparman.
Suparman yang didampingi oleh anggota dewan lainya yakni, Sudung, Warisno, M Haris, T.Jonson, Ilaham, Rudi Hartono berharap pihak BOA dapat merealisasikan permintaan Pemkab Asahan untuk mendapatkan satu kapal keruk lagi.
Sementara itu pihak BOA, PSM Tobing mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan satu unit lagi kapal keruk, tapi kapal keruk yang pertama harus sukses beroperasi mengeruk aliran sungai Asahan, setelah itu, barulah pihak BOA dapat merealisasikan permintaan kapal keruk kedua.
“ Kapal keruk pertama saja belum beroperasi, gimana kita mau memberikan kapal keruk yang kedua, kami tidak mau terjadi pemubajiran,” papar Tobing sembari mengatakan dana sebesar Rp 500 juta tersebut juga akan diberikan, bila kapal keruk pertama telah beroperasi dengan baik.

Selengkapnya...

Bakohumasda Harus Lebih Proaktif Berikan Informasi

Daerah,24-12-2009
*indra sikoembang
MedanBisnis – Kisaran

Bupati Asahan Risuddin meminta Badan Koordinasi Kehumasan Daerah (Bakohumasda) lebih proaktif dalam menjalin kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, dalam rangka memperlancar arus informasi di daerah tersebut. Dengan harapan dapat membagun citra yang baik terhadap Pemkab Asahan.

“Harapan saya ke depan, jangan ada lagi semacam kebekuan informasi antara masyarakat dengan pemerintah sehingga sering terjadi miskomunikasi, yang semula kecil kemudian membias semakin lebar, sehingga pemerintah terkesan kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat,” ujar Bupati Asahan dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Bagian Organisasi Pemkab Asahan Saharuddin para pertemuan pengurus Bakomumasda Asahan, Rabu (23/12) di aula Melati Pemkab setempat.
Dikatakannya, saat ini kebutuhan terhadap informasi publik semakin meningkat. Apalagi saat ini publik semakin bebas bicara dan kritis terhadap akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Maka menjadi kewajiban semua instansi pemerintah, TNI, Polri, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta memberikan informasi yang akurat kepada pemohon informasi. Meskipun pemberian informasi tersebut memiliki aturan dan tata cara serta prosedur tertentu.
“Memang setiap badan publik wajib memberikan informasi, namun pemberian informasi tersebut harus sesuai ketentuan berlaku,” sebut Saharuddin.
Bupati juga mengingatkan, fungsi Bakohumasda Asahan adalah menyediakan data dan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di unit masing-masing, serta melakukan koordinasi antara instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta untuk mempelancar pelayanan informasi.
“Bakomumasda harus dapat menyesuikan diri dengan kebebasan pers yang saat ini semakin terbuka, berikan informasi yang akurat kepada pemohon informasi, agar masyarakat dapat mengetahuinya dengan baik,” jelasnya.

Selengkapnya...

Polres Asahan Buka Pengaduan Online

Daerah,24-12-2009
*indra sikoembang
MedanBisnis – Kisaran

Polres Asahan membuka pengaduan masyarakat secara online lewat situs www. polresasahan.info. Langkah progresif ini merupakan upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Waka Polres Asahan Kompol DH Ginting pada acara sosialisasi kepada Pemerintah Kabubaten (Pemkab) Asahan dan Pemkab Batubara, Rabu (23/12) mengatakan, masyarakat saat ini tidak perlu ragu dan takut untuk melakukan pelaporan, karena Polres Asahan telah meluncurkan wabsite Polres Asahan. Dalam website tersebut masyarakat dapat melakukan pelaporan dan pelaporan juga dapat ditujukan ke masing-masing Polsek.

“Pengaduan masyarakat saat ini sangat gampang, karena kami telah menyedikan website, agar masyarakat tidak kecewa saat melakukan pengaduan, apalagi kami memiliki motto melayani setulus hati dan kepuasan masyarakat tujuan kami,” sebut Ginting, seraya menyatakan, program ini juga untuk menghindari makelar kasus.
Selain website yang digunakan untuk melayani masyarakat, Polres juga memanjakan masyarakat dengan menyedikan e-mail (surat elektronik) serta beberapa nomor dari berbagai operator baik ditujukan untuk Polres Asahan maupun di masing-masing Kapolsek.
“Kami juga menyiapkan email dan nomor Hp dari berbagai operator, misalnya ditujukan ke Polres Asahan, Telepon (0623) 347110, SMS – 081263601222 atau 081990637222, Fax (0623) 41542, E-mail spkresasahan@yahoo.co.id,” terangnya.
Polres juga akan membuat kantin mini di sentral pelayanan kepolisian (SPK), agar masyarakat yang melakukan pelaporan dapat menikmati susana damai dan tidak bosan menunggu. “Mungkin kita akan buat kantin kejujuran di SPK ini,” ujar Ginting.

Selengkapnya...

Polri Prioritaskan Keamanan dan Kenyamanan Warga

Daerah,24-12-2009
*indra sikoembang
MedanBisnis – Kisaran

Untuk mewujudkan keamanan dan kenyaman serta keselamatan masyarakat dalam melaksanakan perayaan hari Natal 2009 dan Tahun Baru 2010, Polri menargetkan lima point prioritas dalam pelaksanaan operasi lilin 2009.

Dari kelima target tersebut, pertama, terwujudnya rasa aman dan nyaman masyarakat dalam melaksanakan kegiatan beribadah, maupun berwisata serta keamanan wilayah pemukiman yang ditinggal oleh penghuninya. Kedua terwujudnya keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Ketiga, terjaminnya keamanan dan kelancaran distribusi bahan pokok, bahan bakar minyak dan listrik.
Sedangkan keempat, polri siap mengwujudkan keamanan dalam aktivitas embarkasi dan debarkasi di pelabuhan, baik darat, laut dan udara. Dan kelima, dapat mengatasi dan meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman aksi terorisme.
“Untuk mencapai target tersebut sangat diperlukan keseriusan polri dan kerja sama serta sinergi dengan segenap komponen pemerintah, masyarakat dalam melaksanakan operasi ini, sehingga kita dapat memberikan pelayanan dan pengamanan secara komprehensif kepada masyarakat,” ujar Kapolri Bambang Hendarso Danuri dalam sambutannya yang dibacakan AKBP Mashudi pada acara gelar pasukan operasi lilin 2009, Rabu (23/12) di halaman Mapolres Asahan.
Dalam menghadapi tugas pengamanan operasi lilin 2009 tersebut, ada beberapa hal yang ditekankan oleh Kapolri, yakni harus melakukan deteksi dini melalui peran intelijen Polri, bekerjasama dengan komuniti intelijen lainnya. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi berbagi fenomena yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas, agar dapat diantisipasi dengan baik.
Begitu juga dengan pengerahaan kekuatan di tempat rawan untuk memberikan perlindungan, lalu terus tinggatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya aksi teror. “ Polri bertindak tegas, namun humanis terhadap setiap pelanggaran hukum,” sebut Kapolri, seraya meminta selalu waspada dan antisipasi setiap permasalahan yang timbul dan laksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan operasi lilin 2009 tersebut, guna dijadikan referensi dalam penyelenggaraan operasi lilin tahun mendatang.
Upacara gelar pasukan operasi lilin 2009 di Kabupaten Asahan diawali dengan pemasangan pita kepada seluruh personel kepolisian di jajaran Mapolres Asahan serta TNI dan Pol PP di daerah Kabupaten Asahan dan Batubara.
Selengkapnya...

SKPD Asahan Diminta Penuhi Target PAD

Daerah, 17-12-2009
*indra sikoembang
MedanBisnis – Kisaran

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Asahan Erwin Syahrul Pane meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Camat untuk meningkatkan realisai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Bumi dan Bagunan (PBB) tahun 2009. Pasalnya hingga 14 Desember 2009 masih banyak SKPD dan Kecamatan belum dapat merelisasikan target yang diberikan Pemkab Asahan.
“ Saya berharap hingga akhir Desember 2009, SKPD dan para camat dapat merealisasikan target PAD dan PBB seratus persen,” kata Erwin kepada MedanBisnis, Selasa (15/12), usai melaksanakan rapat koordinasi pemerintah di ruang Melati Pemkab Asahan
Sekda juga menjelaskan, target PAD dari SKPD sebesar Rp 646 miliar lebih, namun yang terealisasi hingga saat ini sebesar Rp 602 miliar lebih atau 93 persen. Sedangkan target PAD kecamatan sebesar Rp 73 juta, namun yang terealisasi sebesar Rp 49 juta atau 68 persen. Karena itu, target tersebut masih harus ditingkatkan sebelum berakhirnya tahun 2009.
”Karena itu diingatkan kepada seluruh SDKD dan pengelola PAD agar dapat meningkatkan kinerjanya dengan sungguh-sungguh dan paling tidak target 100% dalam APBD 2009 dapat terealisasi,” terang Sekda, seraya berharap kepada SKPD dan Camat dapat terus berkoordinasi dengan Sekda, bila mengalami hambatan dalam peningkatan PAD di Asahan.
Dari 19 SKPD yang ada di Asahan terungkap dalam Rakorpem tersebut, tiga SKPD yang dapar merealisasikan target PAD. Bahkan dua diantarnya melebih target yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Pendidikan. Selengkapnya...