Warga Asahan Diimbau Peduli Lingkungan, MedanBisnis Dapat Penghargaan

Daerah, 16-11-2009
*indra sikoembang
MedanBisnis – Kisaran

Seluruh warga Kabupaten Asahan diminta untuk peludi terhadap lingkungan sekitar. Terutama kesehatan lingkungan yang dapat berdampak terhadap kualitas generasi mendatang.
Demikian disampaikan Bupati Asahan Risuddin pada pembukaan Asahan Medical Expo (Asmex) 2009 di lapangan Parasamya Kisaran akhir pekan lalu. ” Kepada seluruh masyarakat untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan lingkungan yang berdampak pada peningkatan kualitas bangsa,” ujarnya.
Dikatakannya, kesehatan lingkungan terdiri dari tiga pilar, yakni pilar pertama, bahwa lingkungan sehat merupakan cermin prilaku sehat, prilaku sehat menunjukan kemandirian masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatannya dan didukung oleh pelayanan kesehatan yang bermutu untuk meningkatkan derjat kesehatan masyarakat Indonesia.
Sedangkan yang kedua, lingkungan baik fisik maupun non fisik sangat penting untuk menciptakan rakyat bertambah sehat, namun tidak mungkin dilaksanakan oleh bidang kesehatan secara sendirian. Karenanya sangat diperlukan partisipasi berbagi program dan berbagi sektor. Sedangkan yang ketiga, seluruh jajaran kesehatan harus mampu mendorong masyarakat untuk terus menerus meningkatkan komitmennya dalam peningkatan kualitas kesehatan lingkungan, sehingga masyarakat semakin sehat dan produktif sebagai langkah pasti peningkatan kualitaas bangsa
” Marilah kita wujudkan lingkungan sehat, rakyat sehat, menuju bangsa yang sehat dan bermartabat melalui semangat, sehingga kita dapat bersama-sama kita sehat,” ujarnya, seraya mengajak seluruh jajaran kesehatan untuk bekerja dengan penuh semangat, sabar dan yakin akan tujuan yang akan dicapai bersama.
Sementara itu, Kadis Kesehatan Asahan drg Habinsaran mengatakan peringatan HKN ke-45 merupakan momen penting bagi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Asahan untuk mengajak masyarakat peduli lingkungan. Pasalnya, sebagian besar wabah penyakit bersumber pada lingkungan yang tidak bersih maupun tidak sehat, apalagi tingkat kepedulian masyarakat masih minim karena belum membudayanya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Habinsaran juga mengatakan berbagai upaya telah dan tengah dilakukan Dinkes untuk terus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, diantarnya dengan digelarnya Asmex 2009 yang bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat terhadap informasi tentang pelayanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, produk-produk alat kesehatan dan pendidikan kesehatan serta masyarakat, agar masyarakat juga ikut peduli dengan kesehatan.
“ Melalui event Asmex 2009 diharapkan masyarakat lebih mengetahui tentang informasi kesehatan dan diharapkan kepulian kesehatan juga lahir pada diri kita masing-masing “ ujarnya.
Peduli Kesehatan
Dalam peringatan HKN ke 45, pemerintah kabupaten Asahan memberikan penghargaan kepada lembaga atau perorangan yang memperhatikan serta peduli dengan kesehatan. Dari 20 orang yang mendapatkan penghargaan, Harian MedanBisnis satu-satunya media yang dinyatakan oleh Pemkab Asahan sebagai media pemerhati kesehatan. Hal itu terbukti dengan banyaknya berita-berita kesehatan yang ditulis wartawan harian MedanBisnis di Asahan. Penghargaan berupa piagam langsung diserahkan Bupati Asahan kepada wartawan harian MedanBisnis Kabupaten Asahan. Selengkapnya...

Kades dan Camat Akui Ada Kutipan Biaya KTP

dAERAH, 11-11-2009
*indra sikoembang
MedanBisnis – Kisaran

Meskipun Bupati Asahan Risuddin menyatakan pengurusan kartu tanda penduduk (KTP), Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) sejak 9 Juli 2009 telah digratiskan biaya pembuatannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), namun sampai saat ini masih ada pengutipan biaya pembuatan dokumen kependudukan tersebut.
Bahkan, kutipan biaya tersebut diakui sejumlah pengurus Forum Aspirasi Kepala Desa Asahan (Fakda) Asahan dan beberapa Camat. “ Memang ada pengutipan, namun bukan kebijakan kami, melainkan kehendak masyarakat yang ingin memperoleh KTP dengan cepat,” ungkap salah satu pengurus Fakda, Sujud yang didampingi pengurus lainnya, Tukidi, Selasa (10/11), pada rapat dengar pendapat bersama Komisi A DPRD Asahan, di gedung dewan setempat.
Hal senada juga dikatakan Camat Bandar Pulau Erwandi. Menurutnya, di daerahnya pembuatan KTP ada terjadi pengutipan. Biaya pengutipan tersebut sebenarnya bukan untuk pembuatan KTP, melainkan karena jarak yang ditempuh dari Bandar Pulau ke Kota Kisaran yang berjarak 50 kilometer lebih. Apalgi biaya oprasional untuk pengantar dan menjemput KTP tersebut ke Dukcapil yang terletak di Kantor Bupati Asahan tidak ada.
“ Kami juga mengakui ada sedikit biaya untuk pembuatan KTP, namun itu bukan kebijakan dari kami, melainkan biaya terimaksih saja dari pemohon pembuat KTP,” ujar Erwandi.
Hadir juga dalam kesempatan itu, Kapala Bidang Pendaftaran Dukcapil Asahan Aldy. Dikatakannya, anggaran yang ada di Dukcapil hanya untuk pembelian blangko KTP, KK dan Akte Kelahiran dan formulir pembuatannya. Sedangkan untuk operasional atau intensif tidak ada dianggarkan dalam APBD Asahan.
“ Megenai biaya intensif Dukcapil pihaknya pernah mengajukannya, namun biaya tersebut ditolak, karena dinilai melanggar aturan,” sebut Aldy, seraya melaporkan bahwa computer yang mencetak KTP, akte dan KK Didukcapil hanya 10 unit dan 10 printer yang dioprasikan oleh 34 orang.
Dari pertemuan yang berlangsung selama tiga jam tersebut, akhirnya ketua Komisi A DPRD Asahan Bunyaddin berserta anggota meminta kepada Fakda dan Dukcapil untuk mempersiapkan draf-draf yang dapat mempercepat pembuatan dokumen kependudukan tersebut secara gratis.
“ Dalam pertemuan selanjutnya, kami berharap Dukcapil telah mempersipakan draf-draf yang menjadi permasalahan dalam pembuatan KTP, KK dan akte kelahiran,” sebut Bunyaddin. Selengkapnya...

Pemkab Asahan Gelar Medical Expo 2009

Daerah, 06-11-2009
*indra sikoembang
MedanBisnis – Kisaran

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan akan menggelar Medical Expo 2009 di Lapangan Parasamya Kisaran. Kegiatan yang berlangsung 14 – 15 November 2009 itu dirangkai dengan peringatan hari kesehatan nasional ke-45.
Demikian dikatakan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Asahan drg Habinsaran pada MedanBisnis, Kamis (5/11) di gedung Dinkes setempat.
“Berbagai persiapan telah dilakukan, baik dari pihak Dinkes Asahan maupun pihak organized yakni Koalisi Untuk Asahan Sehat (KuAs),” ujarnya.
Dikatakannya, kegiatan yang akan menonjolkan informasi pelayanan kesehatan tersebut bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat terhadap informasi tentang pelayanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, produk-produk alat kesehatan dan pendidikan kesehatan. “ Melalui event Asahan Medical Expo 2009 diharapkan masyarakat lebih mengetahui tentang informasi kesehatan,” katanya.
Selain itu kata Habinsaran, event tersebut mengajak para pelaku usaha dan pengelola pelayanan yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, perusahaan pembiayaan (ansuransi kesehatan) distributor alat-alat kesehatan, pengelola pendidikan kesehatan dan pelaku usaha lainya yang ingin berpromosi dan berperan dalam Asahan Medical Expo 2009. “ Kegiatan ini juga ajang promosi bagi pelaku pengerak kesehatan,” sebut Habinsaran.
Disebutkan, peserta yang akan mengisi event tersebut diantaranya dari Dinkes, rumah sakit swasta, klinik, akademi kebidanan, keperawatan, Apotik, perusahaan farmasi, perusahaan alat-alat kesehatan dan usaha kesehatan lainya.
“ Saat ini, ada 18 peserta yang telah mendaftar dalam event Asahan Medical Expo diantarnya dari dunia pendidikan kesehatan, klinik, apotik serta perusahan farmasi, “ ujar Nazli seraya mengatakan event juga menyedikan hiburan, berupa senam aerobic, fun games, band competition. Selengkapnya...

Calhaj Asahan Diberangkatkan

Daerah,03-11-2009
*indra sikoembang
MedanBisnis – Kisaran

Pemkab Asahan melepas secara resmi keberangkatan 382 calon jemaah haji (calhaj) Asahan yang akan berangkat dengan kelompok terbang (Kloter) 10 dan 17 untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah. Pelepasan calhaj juga diiringi ribuan masyarakat Asahan, termasuk para keluarga calhaj.
Bupati Asahan dalam sambutanya yang dibacakan Sekda Asahan mengatakan keberangkatan menunaikan ibadah haji adalah suatu perjalanan yang bernilai luhur dan mulia, karena Allah SWT menjanjikan surga bagi haji yang mabrur. “ Semoga kita menjadi haji yang mabrur,” kata Erwin Syahrul Pane, Senin (2/11) di halaman kantor Bupati Asahan.
Erwin juga berpesan kepada seluruh Calhaj, untuk segera kembali meluruskan niat dalam melaksanakan ibadah haji, niatkan bahwa ibadah haji tersebut hanya untuk Allah semata, bukan untuk meningkatkan status sosial di tengah – tengah masyarakat, kemudian Calhaj juga diminta untuk terus meningkatkan kualitas nilai ibadah haji, pelihara dan jaga kesehatan fisik serta jaga keamanan diri masing-masing.
“ Mari kita petik pengalaman jamaah haji tahun lalu, perhatikan petunjuk-petunjuk keselamatan dan patuhi jadwal yang ditetapkan, Insya Allah semua akan selamat,” harapan Erwin.
Dikatakan lagi, jamaah haji merupakan tamu Allah di tanah suci. Karena itu pihaknya berharap para jamaah dapat berbuat selayaknya tamu yang baik, yang menghormati tuan rumah. Terlebih berkunjung ke Baitullah di tanah Haram Makkah.
Hadir pada pelepasan Calhaj tesebut, DPRD Asahan yang diwakili oleh Wakil Ketua Arief Fansuri, Dandim 0208 Asahan, Kejari, Kapolres diwakili oleh Kabag Bina Mitra, Kakandepag Asahan dan para keluarga Calhaj. Selengkapnya...

Benteng Terpilih sebagai Ketua DPRD Asahan

Politik,28-10-2009
*indra sikoembang
MedanBisnis – Kisaran

Rapat paripurna istimewa DPRD Asahan di Gedung DPRD setempat, Selasa (27/10), menetapkan Benteng Panjaitan dari Partai Golkar menjadi Ketua DPRD Kabupaten Asahan periode 2009-2014.
Selain ketua, rapat paripurna tersebut juga menetapkan tiga wakil ketua yakni Arif Fansuri dari Partai Demokrat, Dahron Hutagaol dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Armen Margolang dari PDIP.
Benteng Panjaitan mengatakan siap mengemban amanat yang dipercayakan sesuai dengan fungsi DPRD. Selain itu, DPRD siap mendukung dan mengontrol kinerja Pemkab Asahan agar sasaran pembangunan berjalan sesuai rencana terlebih bagi kesejahteraan rajyat.
Benteng Panjaitan, yang sebelumnya menjabat Ketua DPRD Sementara mengatakan, nama-nama unsur pimpinan DPRD Asahan telah diterima sebelumnya oleh DPRD Asahan.
“Sesuai dengan susunan kedudukan, Ketua DPRD dibantu oleh wakil ketua yang diambil dari partai pemenang pemilu yang memiliki suara terbanyak yakni dari Golkar, Demokrat, PAN dan PDIP yang menduduki unsur pimpinan,” kata Benteng kepada MedanBisnis.
Surat penetapan yang dilakukan melalui paripurna tersebut kata Benteng akan dikirim ke Gubsu yang berdasarkan petunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan selanjutnya DPRD Asahan akan menunggu pengesahan penetapan unsur pimpinan DPRD Asahan tersebut. “Kita tinggal menunggu surat pengesahanya dari Gubsu,” sebut Benteng.
Selain penetapan unsur pimpinan definitif, rapat paripurna tersebut juga menetapkan pimpinan Fraksi PDIP yang sebelumnya sempat terkendala, yakni ketua Fraksi PDIP Wirnarni Supraningsih, Wakil Ketua Handi Arfan Sitorus dan Sekretaris Yenni Manik. Selengkapnya...

Bambang dan Anas Pilih Jalur Independen

Politik, 26-10-2009
*indra sikoembang
MedanBisnis – Kisaran

Bambang Wahyudi dan Anas Fauzi Lubis, masing-masing sebagai bakal calon Bupati dan wakil Bupati, menyatakan kesiapannya bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Asahan tahun depan. Pasangan ini akan bertarung melalui jalur independen.
“Kami akan maju melalui jalur indenpenden di Pilkada 2010 mendatang,” tegas Bambang kepada MedanBisnis, Minggu (25/10), usai mendeklarasikan pasangan Jawa Batak (Baja) tersebut di Padepokan Joko Tingkir Asahan.
Menurut pasangan ini, bertarung melalui jalur independen telah dipersiapkan matang. Bahkan mereka mengklaim telah mendapat dukungan penuh dari masyarakat Jawa yang populasinya mencapai 50.000 orang.
“Saat ini dukungan kepada kami mendekati angka 50.000 orang dan masih terus mengalir. Begitu pun, saya dan Anas terus melakukan silaturahim secara langsung,” sebut Bambang yang pernah menjabat sebagi Direktur RSU Abdul Manan Simatupang Asahan.
Bambang mengungkapkan. keikutsertaanya di pilkada tersebut, karena dalam dirinya telah mengalir darah sebagi pelayan masyarakat, bukan dilayani. “Dokter itu tugasnya melayani dan dalam darah saya sudah mengalir sifat melayani. Karenanya saya siap melayani rakyat Asahan untuk membagun ke depan,” ujar Bambang. Selengkapnya...

Diduga Flu Burung, Darah Ayub Dikirim ke Jakarta

Daerah, 26-10-2009
*indra sikoembang
MedanBisnis – Kisaran

Contoh darah M Ayub (6) warga Dusun I Desa Air Genting Kabuapten Asahan yang diduga saspek flu burung dikirim ke Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI), untuk memastikan apakah pasien terkena flu burung atau penyakit lain.
“Kami telah mengambil serum darah Ayub dan serum akan kami kirim ke pusat,” kata Staf Bidang Flu Burung Dinas Kesehatan Sumatera Utara Miswar pada MedanBisnis, Minggu (25/10) saat mengecek kondisi M Ayub di Rumah Sakit Abdul Manan Simatupang.
Tujuan dari pengambilan sampel darah Ayub kata Miswar adalah untuk diuji di laboratorium, karena hanya Depkes pusat yang dapat mengetahui virus tersebut. “Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah Ayub terkena virus flu burung (H5N1) atau tidak dan mengenai hasilnya akan diketahui 2 minggu kedepan,” sebutnya.
Sedangkan Ayub sakit demam, karena kontak langsung dengan hewan, yang belakangan diketahui telah mati mendadak. Namun kata Miswar, saat mereka langsung menyisir ke daerah tempat tinggal Ayub, tidak ditemukan masyarakat yang demam tinggi seperti Ayub, namun hewan peliharaan banyak yang mati mendadak.
“ Informasi yang kami dapat dari Dinas Peternakan Asahan, hewan yang mati mendadak ternyata negatif, namun kami tetap akan membawa sampel darah Ayub untuk diuji,” ujar Miswar, yang didampingi petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan serya berharap untuk selalu berkoordinasi dengan dinas peternakan setempat. Selengkapnya...

3.420 Pengurus HKBP Asahan Labuhan Batu Masuk Jamsostek

Industri,23-10-2009
*indra sikoembang
MedanBisnis – Kisaran

PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Kabupaten Asahan menyerahkan kartu peserta Jamsostek (KPJ) kepada 3.420 pendeta dan pengurus HKBP Distrik XIII Asahan dan Labuhan Batu. Penyerahan KPJ tersebut menandai ribuan pendeta dan pengurus gereja telah menjadi peserta Jamsostek.
Penyerahan KPJ dilakukan secara simbolis kepada empat pendeta yakni Viktor Sitohang, Marjabat Panjaitan, Guru Ranap Sianturi dan Maringan Sirait yang diserahkan Bupati Asahan diwakili Kepala bagian Pemerintahan, Kepala Departemen Diakonia HKBP Pdt Nelson F Siregar STh, Kakanwil I PT Jamsostek diwakili Kabag Pengendalian Oprasional Edi Syahrial di Gedung Serbaguna HKBP Jalan SM Raja Asahan.
“Sebanyak 3.420 yang telah ikut peserta Jamsostek, namun secara simbolis kami serahkan kepada empat orang yang mewakilinya dan juga dilakukan penyerahan sertifikat tanda kepesertaan Jamsostek bagi pengurus HKBP,” kata pejabat sementara Jamsostek Asahan Mangasi Sormin kepada MedanBisnis, Kamis (22/10) di gedung Jamsostek setempat.
HKBP Distrik XIII memiliki 20 resort yang terdiri dari 127 gereja tersebut, kata Sormin secara bertahap ke 20 resort akan ikut menjadi peserta Jamsostek. “Saat ini baru 18 resort yang telah menjadi peserta Jamsostek. Masuknya pihak keagamaan menjadi peserta Jamsostek merupakan hal pertama sekali terjadi di Asahan, khususnya HKBP,” jelasnya.Disebutkannya, ikutnya para pendeta menjadi peserta Jamsostek berarti risiko sosial pelayanan di dunia telah terlindungi.
Sementara itu, Kepala Departemen Diakonia HKBP Pdt Nelson F Siregar mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Asahan dan Jamsostek atas terselenggaranya kegiatan tersebut. ”Mendengar program Jamsostek di mana pelayan keagamaan dapat menjadi pesertanya, membuat saya tertarik dan kita merasa bersyukur atas perkembangan demokrasi sekarang, di mana tidak ada lagi perbedaan. Semuanya bisa dilayani di Jamsostek termasuk pendeta dan para sintua,” ujar Nelson.
Menurut Nelson, HKBP sebagai gereja, berharap turut proaktif serta memikirkan dan mengupayakan agar masyarakat dapat lebih sejahtera.
Kepala Kantor Wilayah I PT Jamsostek yang diwakili oleh Kabag Pengedalian Oprasional Edi Syahrial memaparkan pelayanan Jamsostek merupakan program untuk melindungi tenaga kerja. Jamsostek adalah lembaga yang dipercaya untuk lebih meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga. Selengkapnya...

Helmiati Dinobatkan Jadi Duta CTPS Asahan

Daerah, 22-10-2009
*indra sikoembang
MedanBisnis – Kisaran

Koalisi untuk Asahan sehat (KuAs) menobatkan Helmiati sebagi duta cuci tangan pakai sabun (CTPS) Kabupaten Asahan periode 2009-2010. Melalui Duta CTPS program cuci tangan diharapkan lebih mudah tersosialisasi ke masyarakat Asahan.
“KuAs telah menetapkan Helmiati Risuddin sebagi Duta CTPS Asahan,” kata Efi Irwansyah Pane pada MedanBisnis, Rabu (21/10) usai acara kampanye imunisasi campak dan polio tambahan di Desa Banjar Kecamatan Air Joman, Asahan.
Penobatan Duta CTPS, kata Efi, merupakan suatu bentuk percepatan penyebaran informasi dan membiasakan masyarakat untuk mencuci tangan pakai sabun. Selain itu, Duta juga diberikan kewenagan untuk melakukan kampanye baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan lembaga-lembaga yang terhimpun dalam KuAs.
“ Dengan adanya Duta CTPS, maka informasi akan tersosialisasikan dengan baik melaui Duta, apalagi Helmiati juga seorang Ketua PKK Asahan dan sekaligus sangat dekat dengan anak-anak sekolah,” sebut Efi, seraya mengatakan penobatan dilakukan hasil rapat lembaga-lembaga yang terhimpun dalam KuAs.
Sementara itu, Duta CTPS Helmiati mengatakan penobatan tersebut merupakan amanah yang cukup berat, apalagi setiap saat harus mensosilisasikan CTPS kepada seluruh masyarakat Asahan. Namun Helmiati berjanji siap untuk menjalanakan amanah tersebut dengan senang hati dan kedepan, akan meyusun progran-program CTPS di Asahan.
“ Saya sangat senang sekali dinobatkan sebagai Duta CTPS, apalagi penyebaran informasi CTPS yang akan dilakukan merupakan informasi yang sangat efektif. Kalau kita selalu CTPS maka kita telah mencegah penyakit yang datang pada kita, misalnya penyakit diare, ISPA dan flu burung,” ujar Helmiati
Acara penobatan Duta CTPS juga dirangkai dengan kampaye imunisasi campak dan polio. Bupati Asahan Risuddin dalam sambutanya mengatakan pembagunan kesehatan adalah upaya seluruh komponen bagsa dalam meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemapuan hidup bersih dan sehat untuk derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Bupati berharap dari kampanye yang dilakukan saat ini, dapat menggaungkan pesan-pesan kesehatan dalam memperscepat perwujudan rakyat sehat sebagai bentuk kemandirian masyarakat yang hidup bersih dan sehat menuju kualitas bangsa yang bermartabat.
“ Saya mengajak kepada semua pihak untuk mencangkan hidup bersih dan sehat pada diri sendiri, keluarga atau lingkungan, agar kita dapat membagun serta mewujudkan masyarakat Asahan sehat tahun 2009,” papar Bupati. Selengkapnya...

Rekanan Diminta Lindungi Pekerjanya dengan Jamsostek

industri, 21-10-2009
*indra sikoembang
MedanBisnis – Kisaran

Rekanan atau kontraktor yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang pembiayaannya berasal dari APBN maupun APBD dan swasta untuk segera melindungi pekerjanya dengan mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek).
“Ke depan kontraktor yang ada di daerah kabupaten/kota harus mendaftarkan pekerjanya ke program Jamsostek, agar jaminan serta hak pekerja dapat dijamin,” kata Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi yang juga Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Pempropsu) Djaili Azwar kepada MedanBisnis, Selasa (20/10) usai memberikan materi kepada enam kabupaten/kota di wilayah kerja Jamsostek Kabupaten Asahan di Hotel Mega Sari Asahan.
Dikatakannya, setiap daerah akan ada ketua tim pembinaan jasa kontruksi, maka dari tim tersebut akan menyosialisasikan program ini ke para kontraktor masing-masing.
Program tersebut, kata Djaili, secara bertahap tim akan melakukan penegasan kepada para kontraktor yang tidak mendaftarkan para tenaga kerjanya ke dalam kepesertaan Jamsostek. “Kalau para kontraktor tidak mematuhi aturan ini, maka kami akan mem-blacklist kontraktor tersebut dan hal ini juga akan diikuti oleh daerah lain,“ tegas Djaili.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) I PT Jamsostek (Persero) H Mas’ud Muhammad mengatakan, program tersebut telah memiliki dasar hukum yang jelas. Karena itu, para kontraktor dapat mengikuti program pemerintah. Program ini sesuai dengan UU no 3 Tahun 1992, sedangkan pelaksanaanya dituangkan dalam peraturan pemerintah No 14 Tahun 1993, ditambah lagi dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 serta Keputusan Gubsu.
“Program ini kita lakukan berdasarkan aturan, dan pelaksana aturan tersebut adalah Jamsostek sesuai PP No 36 Tahun 1995,” kata Mas’ud.
Mas’ud juga menilai hingga kini sosialisasi program pemerintah tersebut belum efektif disampaikan kepada para kontraktor di daerah kabupaten/kota. Namun, usai pertemuan kepada enam daerah yang membicarakan tentang perlindungan para pekerja, diharapkan sosialisasi program jasa konstruksi dapat berjalan dengan baik. “Semoga dari pertemuan ini, informasi program ini dapat diketahui oleh para kontraktor di daerah masing-masing,” harapnya.
Pejabat pelaksana sementara Jamsotek Asahan Mangasi Sormin yang juga Kabid Pemasaran mengatakan, mengikuti program Jamsostek berarti telah mengalihkan tanggung jawab perusahaan atas kewajiban memberi perlindungan kepada pekerja melalui jaminan sosial tenaga kerja.
Seperti yang diatur dalam UU No 3 Tahun 1992, apabila pekerja mendapat risiko kecelakaan kerja, tenaga kerja berhak mendapat pelindungan, yakni biaya perobatan maupun perawatan, upah selama tidak mampu bekerja, tunjangan cacat kalau pekerja itu cacat dan bantuan kematian kalau pekerja itu meninggal dunia.
Sormin juga menjelaskan pertemuan tersebut sebagai wujud pengotimalisasian serta sebagai implementasi surat keputusan atau instruksi Gubernur Sumatera Utara No 560/1046.K/Tahun 2004, Nomor 560/239.K/Tahun 2005 dan Nomor 560/1840.K/Tahun 2005. Selengkapnya...

Pemkab Asahan Manfaatkan Lahan Tidur Jadi Areal Sawah

Agribisnis, 20-10-2009
*indra sikoembang
MedanBisnis – Kisaran

Perluasan areal persawahan melalui percetakan sawah di Kabupaten Asahan merupakan program yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena itu, ke depan lahan-lahan tidur yang ada harus dimanfaatkan menjadi areal sawah, sehingga luas areal sawah terutama tanaman padi terus bertambah di daerah tersebut.
“Saya minta seluruh potensi yang ada supaya digerakan, areal persawahan harus terus diperluas dan program ini tidak bisa ditawar-tawar,“ kata Bupati Asahan Risuddin dalam sambutannya pada acara Rapat Posko Desa di Desa Air Joman, Senin (18/10) yang dibacakan oleh Asisten II Pemkab Asahan Sugianto.
Program perluasan areal persawahan tersebut selain dapat meningkatakan produksi, Bupati juga mengharapakan para petani, jangan mengalihfungsikan lahan pertaniannya terutama lahan-lahan sawah irigasi yang potensi untuk tanaman padi. “Kita akan terus kembangkan program perluasan sawah, namun kami juga meminta kepada petani, tidak mengalihfungsikan lahan pertaniannya,“ tegas Bupati.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengingatkan untuk melaksanakan rapat-rapat posko, sehingga secara dini dapat diketahui permasalahan atau kendala yang dihadapi petani dan segera mungkin mencarikan solusinya. “Mari kita tingkatkan kerukunan tani yang harmonis guna meningkatkan produksi dan pengimplementasian visi dan misi Pemkab Asahan, agar hidup kita lebih sejahtera,“ imbau Bupati.
Untuk meningkatakan motivasi petani di Desa Air Joman Kecamatan Air joman, Pemkab Asahan menyerahkan bantuan berupa alat mesin pertanian (alsintan) berupa delapan unit hand traktor kepada 5 kecamatan di Asahan, pemberian benih padi kepada lima kelompok tani, pemberian benih sayur bayam, kangkung, kacang panjang, bibit tanaman mangga, rambutan dan sawo kepada dua kelompok Tim Pengerak PKK bidang P2W-KSS.
Selain bantuan dari Pemkab Asahan, Otorita Asahan juga memberikan bantuan untuk memperluas areal sawah di Asahan, yakni memberikan 29 unit handtraktor kepada 29 kelompok tani di Kecamatan Rawang Panca Arga dan Meranti. “Semua bantuan kami serahkan kepada petani untuk meningkatkan kesejahteraan pembagunan pertanian di daerah Asahan,“ sebut Bupati. Selengkapnya...

Distribusi Macet, PDAM Asahan Dideadline Satu Minggu

Industri, 20-10-2009
*indra sikoembang
MedanBisnis – Kisaran

Perusahaan Daerah Air Minum Titra Silau Piasa (PDAM TSP) Kabupaten Asahan diberi batas waktu satu minggu untuk mengatasi pelayanan air bersih kepada pelanggan. Pasalnya, pendistribusian air bersih ke pelanggan selama beberapa bulan terakhir tidak dapat dinikmati.
“Kami beri waktu satu minggu kepada PDAM TSP untuk menyelesaikan permasalahan air bersih yang tidak tersalurkan ke pelanggan,“ tegas Ketua Kelompok Kerja (Pokja) B DPRD Asahan Dahron Hutagaol kepada MedanBisnis usai melakukan panggilan pada pihak perusahan daerah tersebut, Senin (19/10) di gedung dewan setempat.
Batas waktu tersebut, kata Dahron merupakan waktu yang sangat cepat diberikan kepada PDAM. “PDAM dapat segera mengatasinya, karena pada tahun 2006 PDAM telah menaikan tarif air sebesar 135 persen, kemudian tahun 2008 PDAM mendapat pinjaman dari anggran APBD Asahan sebesar Rp 900 juta, akibat PDAM memiliki tunggakan rekening listrik. Jadi, saya kira PDAM TSP tidak ada lagi alasan tidak mampu menyelesaikan pendistribusian air bersih ke pelanggan,“ kata Dahron.
Bila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh maanjemen perusahaan, pihak legislatif dan masyarakat kata Dahron, berharap PDAM TSP dapat mengambil langkah konkrit atau mengambil kebijakan cepat untuk mengatasi pelayanan terhadap ribuan pelanggan PDAM Asahan yang saat ini tidak menikmati air bersih.
“Terserah kebijakan apa yang dilakukan PDAM, yang penting pelanggan dapat menikmati kembali air bersih,” ujra Dahron seraya mengatakan akan berupaya untuk menelusuri kembali penyebab ketidaksehatan manajemen perusahaan air minum milik Pemkab Asahan tersebut.
Pernyataan tegas juga dilontarkan anggota DPRD Asahan Kemaldin yang juga anggota Pokja B. Ia meminta Direktur Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Silau Piasa Asahan untuk mundur dari jabatannya, karena dinilai selama ini kinerja perusahan daerah tersebut sangat buruk, sehingga pendistribusian air bersih tidak dapat dinikmati oleh pelanggan.
“Jalan terbaik untuk menyelamatkan PDAM TSP adalah mengganti direktur dan memperbaiki manajemenya serta dituntut keseriusan Pemkan Asahan atau Bupati Asahan untuk mengatasi krisis tersebut, agar krisis tersebut tidak terus berkelanjutan kepada pelanggan,” tegasnya. Selengkapnya...

Sikap Politik Golkar Asahan Masih Mengambang

Politik,03-10-2009
*indra sikoembang
MedanBisnis - Kisaran

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Golkar Asahan saat ini sepertinya masih bingung dalam menentukan sikap untuk memberi dukungan bagi calon Ketua Umum DPP Golkar mendatang. Mereka masih belum membuat sikap politik, apakah mendukung Surya Paloh atau Aburizal Bakrie (Ical).
Kebingungan ini muncul karena munculnya iklan dan berita di media terbitan Jakarta dan Medan. Di koran terbitan Medan disebutkan Ketua DPC Golkar Asahan, Risudin, mendukung Ical dalam deklarasi di Hotel Arya Duta Medan, yang dilaksanakan pada Selasa (29/9) malam.
Sementara dukungan bagi Surya Paloh tercantum dalam iklan di sebuah media cetak Jakarta, Kamis (1/10), di mana Ketua Harian Partai Golkar Asahan, Zaharuddin Panjaitan, justru menandatangani dukungan buat Surya Paloh di media tersebut. MedanBisnis mencoba mengonfirmasi hal itu kepada Zaharuddin Panjaitan, Jumat (2/10). Ia berkilah dengan menyebutkan Golkar Asahan awalnya memang benar memberikan dukungan kepada Surya Paloh.Namun itu terjadi karena ketika itu Ketua Golkar Asahan, Risuddin, memberikan mandat kepadanya untuk mengikuti pertemuan di rumah Ketua Partai Golkar Sumatera Utara, Ali Umri, di Medan. “Karena konteksnya rapat, ya saya ikut rapat dan kemudian tandatangan, namun hal itu terjadi dua bulan lalu, “ elak Zaharuddin.
Usai rapat itu, sambungnya, mandat yang ia terimanya dicabut oleh Risudin. Selanjutnya Risuddin menghadiri langsung deklarasi pemberian dukungan kepada Ical di Medan. Lalu apa tanggapan Risudin? Hingga saat ini MedanBisnis belum berhasil mengonfirmasi Bupati Asahan itu. “Pak Bupati lagi ke Medan, “ kata Humas Pemkab Asahan, Rahmat Hidayat Siregar kepada MedanBisnis. Selengkapnya...

Satwa Langka Tapir Ditemukan di Asahan

Daerah, 30-09-2009
*indra sikoembang
MedanBisnis – Kisaran

Satwa langka yang dilindungi pemerintah yakni salah satunya Tapir Sumatera (Tapirus Indikus) tersesat di pemukiman warga.
Tapir berukuran panjang 180 cm dan tinggi 105 berkelamin betina ditemukan oleh warga desa Tanjung Alam kecamatan Sei Dadap kabupaten Asahan saat mengikuti rombongan ternak lembu warga.
“Saat itu hari Senin sore, tentunya lembu-lembu harus dimasukkan ke kandang, namun saya heran, kenapa diantara lembu saya ada yang lain, saya jadi ketakutan, saya kira babi hutan, dan saya langsung memanggil warga, “ sebut Boyinem (55) pemilik ternak warga desa Tanjung Alam dusun satu pada MedanBisnis, Selasa (29/9).
Boyinem melanjutkan karena merasa ketakutan dia menanggil Kiatno dan Usman pemuda setempat. Lalu kedua pemuda tersebut langsung menangkap tapir, namun tapir berhasil lepas, dikarenakan tali yang yang digunakan untuk menangkapnya terlalu kecil.
“Karena tali terlalu kecil kami mengambil tali yang besar, saat tapir tersebut berada dibekas bekoan yang berisikan air, kami langsung mengikat tapir dan selanjut tapir kami bawa ke desa,“ ujar Kiatno (25)
Sementara itu, kepala Balai konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Utara cabang Tanjung Balai dan Asahan Raja Karsom mengatakan bahwa tapir yang ditemukan warga adalah tapir khas Sumatera dan merupakan salah satu satwa yang sangat dilindungi pemerintah.
“Hewan ini berasal dari Sumatera, maka satwa ini disebut Tapir Sumatera dan sangat dilindungi pemerintah bahkan dunia,“ papar Raja.
Mengapa tapir sampai ke daerah Asahan, Raja menjelaskan, dikarenakan gangguan ekosistem diantaranya pembakaran hutan, penebangan liar, ganguan manusia serta banjir “Tapir habitatnya di hutan, nah kalau hutan tergangu maka tapir akan pergi dari hutan tersebut,“ jelas Raja.
Mengenai keberadaan tapir, kata Raja kemungkinan pihak BKSDASU dan kebun binatang Siantar hari ini (Selasa 29/9) akan melihat langsung kondisi tapir dan sekaligus akan membawa tapir ke kebun binatang Siantar untuk dikaratinakan sementara. “Hewan ini telah mengalami stress berat dan mungkin hari ini juga akan dibawa ke Siantar untuk dikaratinakan sementara, selanjutnya akan dilepas ke habitatnya,“ tambah Raja seraya mengucapkan terimakasih kepada warga yang telah menjaga satwa yang lindungi tersebut. Selengkapnya...

Ilham Arya Nama Baru Muhammad Akbar Risuddin

Indra sikoembang
MedanBisnis-Kisaran

Bayi besar berkelamin laki-laki dengan berat 8,7 kg dan panjang badan 62 cm yang memiliki nama Muhammad Akbar Risuddin saat ini telah memiliki nama baru, nama baru tersebut adalah Ilham Arya yang diberikan oleh Bupati Batubara Ok Arya Zulkarnaen

Akbar, sebelumnya lahir melalui operasi caesar pada Senin 21 September 2009 pukul 09.25 wib di Rumah Sakit Umum Abdul Manan Simatupang (RSU-AMS) Kisaran Kabupaten Asahan telah diberi nama oleh Bupati Asahan Risuddin yakni Muhammad Akbar Risuddin, nama tersebut diberikan saat bupati Asahan bersama istri Helmiati melihat secara langsung ibu dan bayi tersebut ke RSU-AMS.

Namun setelah berselang 5 hari, Bupati Batubara Ok Arya Zulkarnaen juga melihat secara langsung kondisi ibu dan bayi, Senin (28/9) di RSU- AMS, hal yang serupa juga dilakukan oleh Bupati Batubara yakni memberikan nama bayi besar tersebut dengan nama Ilham Arya

"Ilham artinya petunjuk atau isyarat yang baik, jadi semoga kehadiran bayi ini merupakan isyarat yang baik untuk warga Batubara, dan Arya itu nama saya, “ sebut Ok Arya yang didampingi wakil Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang.

Selain itu Ok Arya juga mengucapkan ribuan terimakasih kepada kabupaten Asahan khusunya RSU-AMS yang telah membantu serta memfasilitasi perawatan ibu Ilham Arya yakni Ibu Ani “ Ibu Ani adalah warga Batubara, maka saya sangat berterimaksih kepada RSU –AMS serta Pemkab Asahan yang telah membantu lahirnya Ilham Arya, “ ujar Ok Arya.

Ok Arya juga mengatakan pemkab Batubara siap untuk memfasilitasi Ilham untuk diperiksa kesehatannya ke Jakarta, selain itu Ilham juga siap untuk diberikan penghargaan berupa beasiswa, “ Pemkab Batubara siap memfasilitasi kebutuhan Ilham, “ kata Ok Arya seraya memberikan batuan berupa uang tunai, begitu juga wakil Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang serta Dandim 0208 Asahan. Selengkapnya...

Bayi Raksasa dengan Berat 8,7 Kg Muhammad Akbar Risuddin Mencatat Rekor Baru

Daerah, 25-09-2009
*indra sikoembang / yuni naibaho
MedanBisnis – Kisaran

Bayi berkelamin laki-laki dengan berat 8,7 kg dan panjang badan 62 cm yang lahir melalui operasi caesar, di Rumah Sakit Umum Abdul Manan Simatupang (RSU-AMS) Kisaran pada Senin, 21 September 2009 lalu, disebut-sebut sebagai bayi terbesar dan telah memecahkan rekor baru sebagai bayi terbesar di Indonesia.
Berdasarkan catatan MURI, pada 7 Oktober 2008, bayi terlahir terbesar adalah Ardyan Angga Pramudya, anak dari pasangan Susetyo TS dan Sri Kushardiyat asal Karanganyar, Jawa Tengah. Saat dilahirkan berat Ardyan 6,870 kg, panjang 69 cm, dan lingkar kepala 40 cm.
Sementara, bayi dari pasangan Ani (30) dan Hasanuddin (42) warga Dusun I Desa Bulan-Bulan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara, yang diberi nama Muhammad Akbar Risuddin yang lahir pada 21 September 2009 lalu, beratnya mencapai 8,7 kg dengan panjang 62 cm, sehingga dicatat memecahkan rekor MURI sebagai bayi terbesar yang baru.
M Akbar Risuddin merupakan anak ketiga dari pasangan Ani dan Hasanuddin. Bayi pertama dan kedua dari pasangan ini juga lahir dengan berat badan di atas normal. Anak pertama mereka lahir dengan berat 5,3 kg, sedang anak kedua 4,5 kg. “Sebenarnya anak saya empat, namun karena saya mengalami keguguran, maka Akbar ini anak saya yang ketiga,” kata Ani pada MedanBisnis, Kamis (24/9) yang didampingi nenek bayi, Wardana (55) di RSU Abdul Manan Simatupang.
Saat dipertanyakan kenapa bayinya lahir begitu besar, Ani yang memiliki berat badan 110 kg ini saat hamil juga mengaku heran. Karena menurutnya, makanan yang ia konsumsi saat hamil biasa-biasa saja, namun ia mengaku kalau sehari-hari sering mengonsumsi es.
Selama masa kehamilan putera ketiganya ini, rutinitasnya sehari-hari sebagai pedagang kue dan gorengan di kampung tempat tinggalnya juga tidak terganggu. Bahkan, ibu berbadan besar ini dia tidak merasakan berat sama sekali saat mengandung puteranya tersebut, sehingga awalnya ia juga mengaku sempat terkejut ketika mengetahui bayinya seberat 8,7 kilogram.
Bupati Asahan Berikan Nama
Sementara itu, Bupati Asahan Risuddin bersama istri Helmiati melihat secara langsung ibu dan bayi tersebut ke RSU-AMS. Karena merasa mendapat kehormatan, Ibu Ani langsung meminta kepada Bupati untuk memberikan nama pada bayi tersebut, dan secara spontan Bupati memberikan nama bayi itu Muhammad Akbar Risuddin. “Akbar artinya besar, maka namanya kita buat Muhammad Akbar Risuddin,” sebut Risuddin seraya mendoakan semoga Muhammad Akbar kelak bisa menjadi bupati. Bupati bersama istri juga memberikan bantuan berupa uang untuk keperluan Muhammad Akbar Risuddin.
Sementara itu, Direktur RSU AMS, dr Herwanto mengatakan sampai saat ini, kondisi bayi sangat bagus. Sebelumnya, proses kelahiran bayi tersebut ditangani oleh pihak RSU–AMS, yakni ditangani oleh dokter ahli kandungan Binsar Sitanggang. “Meskipun pasien mengunakan Jamkesmas, kami tetap melayani pasien dengan sebaik mungkin,” ujar Herwanto.
Faktor Genetik
Bayi raksasa yang terlahir normal melalui operasi caesar dengan berat mencapai 8,7 kg di RSU H Abdul Manan, Kisaran, dinilai karena faktor besar masa kehamilan atau BMK (makrosomia) berat. Yakni lebih kurang di atas 5.000 gram termasuk makrosomia berat.
Menurut Kadis Kesehatan Sumut dr Chandra Syafei SpOG, di Sumut sendiri belum terdata untuk rata-rata kelahiran seperti itu. Sebab, bayi masa kelahiran seperti ini tinggi akan resiko kematian karena ada resiko dari penyakit gula (diabetes) bawaan dari orangtua. Selain itu disebabkan banyak zat gula dalam darah (metabolik asedosi) yang bisa menyebabkan sesak nafas.
“Penyebab BMK ini, ibu terkena penyakit gula, obesitas atau kegemukan, hamil lebih waktu, kemudian ibu banyak anak, ibu sudah tua di atas 35 tahun merupakan sederetan penyebabnya. Biasanya anak pertama lahir BMK, maka anak selanjutnya akan ikut,” kata dokter spesialis kandungan ini kepada wartawan, Kamis (24/9).
Untuk itu, menurutnya, bisa dicegah dengan melakukan kontrol hamil secara rutin minimal satu kali sebulan selama tujuh bulan. Dan dua sampai empat kali masa kehamilan di atas tujuh bulan. Biasanya, 30% ibu diabetes bisa melahirkan anak besar dan 65% diantaranya bisa melahirkan anak dengan jenis kelamin laki-laki.
Dia menekankan untuk melakukan pencegahan ibu hamil berisiko dapat melakukan kontrol dan nantinya dokter akan memberikan resep obat. Sedangkan, dalam daftar pustaka di Parklin Hospital pernah ada berat bayi sebesar 6050 gram dan juga pernah ada 11300 gram di luar negeri, tapi meninggal dunia dan hanya hidup beberapa saat. “Ada juga yang 10,77 kg di Ohio, Amerika. Tapi kalau untuk Indonesia, kasus ini baru pertama,” katanya. Selengkapnya...

PT BSP Hentikan Paksa Proyek Stimulus APBN

Infrastruktur, 10-09-2009
*indra sikoembang
MedanBisnis – Kisaran

PT Bakrie Sumatera Plantation (BSP) Kisaran menghentikan paksa pekerjaan proyek yang didanai dengan dana stimulus APBN 2009 yang lokasinya berada di dalam kawasan lahan HGU perkebunan milik Abu Rizal Bakrie tersebut.

Hal ini terlihat saat sejumlah pihak perusahaan BSP langsung turun ke lokasi untuk menghentikan pengerajaan proyek pemerintah tersebut. Pihak perusahaan beralasan karena proyek tersebut tidak dikoordinasikan kepada perusahaan.

“Kami mengerti pekerjaan proyek ini milik pemerintah dan untuk kepentingan masyarakat, tapi kegiatan ini tanpa koordinasiyah.Masak masuk ke rumah orang tanpa pamit,” kata manager legal PT. BSP Fajar Batubara pada MedanBisnis, Selasa (8/9) di lokasi proyek.

Fajar menerangkan, keberataan perusahaan terhadap pelaksanaan proyek pemerintah yang dilaksanakan di dalam kawasan HGU perusahaan ini cukup beralasan. Dia menyatakan, seharusnya sebelum proyek pemerintah itu dijalankan oleh pemerintah daerah, Pemkab Asahan memberitahukan secara resmi untuk dipertimbangkan oleh perusahaan, karena, paparnya, banyak yang harus dikaji oleh pihak manajemen dampaknya terhadap perusahaan. Di antaranya, dari aspek keamanan aset perusahaan.

Selain itu dia menyatakan, jalan yang akan dibangun oleh Pemkab Asahan melalui proyek pemeliharaan berkala ruas jalan Arwana – Pondok Kucingan Kelurahan Sidomukti kecamatan Kisaran Barat sepanjang 1.910 meter dengan dana senilai Rp.573, 2 juta lebih dari dana Stimulus APBN 2009 tersebut menurut fajar adalah jalan kebon milik BSP. Selain itu jalan ini tidak termasuk bagian dari areal PT. BSP yang telah dikeluarkan pemerintah dari HGU BSP yang telah diserakan kepada pemerintah daerah. “Yang kami minta mekanisme dijalankan oleh pemerintah daerah,” minta Fajar.

Penghentian paksa proyek pembangunan jalan Pemkab Asahan ini memang tidak jadi dilakukan oleh pihak perusahaan. Namun sebelumnya sempat menyulut adu mulut antara pihak perusahaan dengan pihak rekanan pelaksana proyek CV Tani Buana Luhur. Adu mulut antara pihak managemen perusahaan perkebunan kelapa sawit dan karet ini sempat memanas. Namun akhirnya mereda begitu saja walau tidak ada kesepakatan yang terbangun antara pihak managemen perusahaan dengan para utusan perusahaan pelaksana proyek tersebut.

Sementara itu secara terpisah, pelaksana proyek CV Tani Buana Luhur, Heri Purnama menyatakan, sebagai rekanan soal mekanisme ini bukan tanggungjawabnya. Karena penentuan lokasi proyek ditentukan oleh pemda. “Saya hanya pelaksana proyek yang dihunjuk oleh pemda berdasarkan surat perintah pekerjaan (SPP),” ujarnya.

Berdasarkan surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No 620/752/K/1998 tanggal 10 Agustus 1998 tentang Penetapan Status ruas-ruas jalan dan jembatan sebagai jalan dan jembatan kabupaten/kota yang diteken Gubsu T Rizal Nurdin, ruas jalan Arwana-Pondok Kucingan Kelurahan Sidomukti adalah sebagai jalan milik kabupaten. Heri Purnama mengatakan, karena alasan inilah pemkab Asahan menetapkan lokasi proyek pemeliharaan berkala jalan yang didanai dari dana stimulus APBN 2009 ini ditetapkan dilokasi tersebut.

“Kalau memang pemerintah daerah salah, yah seharusnya perusahaan melayangkan protes kepada Pemkab Asahan, bukan kepada kami, karena kami bekerja melaksanakan proyek pemerintah yang nota bene untuk kepentingan negara, dan masyarakat,” kata Heri. Selengkapnya...

Demo PLN di Kisaran Berakhir Rusuh

Daerah, 05-09-2009
*indra sikoembang
MedanBisnis – Kisaran

Aksi unjuk rasa masyarakat yang berlangsung sejak dua tiga hari lalu, di Kantor PT PLN (Persero) Ranting Kisaran berakhir rusuh, Jumat (4/9). Massa yang menuntut tidak adanya pemadaman bergilir tersebut terlibat bentrok dengan polisi. Bahkan, 13 pengunjuk rasa ditangkap pihak kepolisian.

Bentrok antara petugas dan para pendemo ini berawal dari robohnya pintu pagar Kantor PLN Ranting Kisaran, ketika massa mendorong pintu untuk berusaha masuk ke halaman kantor PLN tersebut, untuk bertemu dengan Kepala PLN Ranting Kisaran M Marpaung.

Sejumlah pengunjuk rasa juga sempat menjadi korban pemukulan polisi. Dan tindakan tersebut diduga disengaja untuk melumpuhkan para pengunjuk rasa. Polisi juga sempat mengejar sejumlah pengunjuk rasa yang berhasil melarikan diri.

Polisi pun berhasil mengamankan para 13 pengunjukrasa. Di antaranya, Kiki Komaini, mahasiswa semester akhir Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Asahan yang juga seorang wartawan harian terbitan Jakarta. Aditya Pramana, Sekjen Lingkar Studi Aksi untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI). Kedua aktivis yang gigih memperjuangkan kepentingan masyarakat ini dilumpuhkan pertama kali oleh polisi.

Usai petugas berhasil memboyong ke 13 orang tersebut, Kapolres Asahan, AKBP Rudi Sumardiyanto langsung menggelar konferensi pers di Mapolres Asahan. Dikatakannya, peristiwa ini dipicu karena kondisi psikologis massa dan petugas, karena mungkin sama-sama sedang berpuasa, sehingga kondisi psikologis massa dan petugas mendorong timbulnya bentrok.

Terkait dengan adanya insiden pemukulan yang dilakukan polisi terhadap para pengunjuk rasa, Kapolres berjanji akan mengusut kasus ini. Dia juga berjanji akan mencari akar permasalahan, sehingga terjadi bentrok antara polisi dan pengunjuk rasa.
Namun sebelumnya, pejabat Kepolisian ini menyatakan, unjuk rasa yang digelar para aktivis kemarin tanpa mendapat izin kepolisian, sesuai dengan Undang-Undang nomor 9 tentang izin unjuk rasa. Bahkan begitu juga dengan demo-demo sebelumnya, yang juga digelar tanpa izin.

Kepolres mengatakan, unjuk rasa yang terjadi ke PLN juga bukan hanya ke kantor PLN, namun juga dilakukan ke Gardu Induk Sentang, Kisaran Timur, saat malam hari. “Kita sudah bersikap tolerir. karena laporannya aksi unjuk rasa yang terjadi karena unjuk rasa spontanitas,” jelasnya.

Dalam aksi unjuk rasa ini, ratusan warga yang ikut menyaksikan aksi unjuk rasa sangat terkejut dengan tindakan polisi dalam mengamankan para pengunjuk rasa yang tiba-tiba bersikap keras kepada para aktivis. Soalnya warga juga tahu, pintu pagar PLN yang roboh karena didorong oleh mahasiswa sudah memang dalam kondisi rusak.

Karena dalam aksi unjuk rasa sebelumnya pun pintu ini juga roboh dalam aksi saling dorong antara petugas dan massa. Namun dalam aksi itu polisi tidak bersikap apapun, malah bersikap sangat persuasif kepada massa. Sedangkan dalam aksi unjuk rasa kali ini, robohnya pintu pagar bukan karena ada aksi saling dorong antara petugas dan massa.

Aksi unjuk rasa ke PLN terus menerus dilakukan warga, karena frekuensi pemadaman listrik tidak mengalami pengurangan. Malah tengang waktu pemadaman semakin pendek sehingga warga hanya bisa beberapa jam dapat menikmati penerangan listrik. Pemadaman terjadi 3-4 kali dalam sehari, sehingga mengundang emosional warga. Terutama kondisi ini sangat terasa dampaknya kepada umat muslim, karena pelaksanaan ibadah puasa yakni berbuka, tarawih dan sahur menjadi terganggu. Karena warga tidak berani meninggalkan rumah, akibat takut bahaya kebakaran dan pencurian akibat pemadaman listrik.

Buruk
Buruknya pelayanan PLN lebih parah terjadi di kecamatan Air Joman. Selama dua hari, sejak Rabu (2/9) warga sama sekali tidak menikmati listrik. “Selama 2 x 24 jam kami sama sekali tidak menikmati listrik. Bahkan sampai hari ini (Jumat) pun listrik di kampong kami ini tidak nyala,” ujar Zainal Harahap (42) warga lingkungan III kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman, Asahan kepada wartawan. Selengkapnya...

Indonesia Raya Tak Dinyanyikan pada Pelantikan DPRD Asahan

Politik, 08-09-2009
*indra sikoembang
MedanBisnis - Kisaran

Kasus luputnya lagu Indonesia Raya yang terjadi pada rapat paripurna DPR dengan agenda tunggal mendengar pidato kenegaraan menyambut peringatan ke-64 HUT RI di Jakarta terjadi di Asahan.

Kasus yang terjadi di Asahan adalah lagu kebangsaan RI Indonesia Raya tidak dikumandangkan saat rangkaian acara pelantikan 45 anggota DPRD Asahan periode 2009-2014.yang digelar Senin kemarin di Gedung DPRD Asahan.

Sejumlah undangan mempertanyakan mengapa lagu kebangsaan Indonesia itu tidak dikumandangkan. Sebab, acara pelantikan tersebut merupakan acara kenegaraan. Oleh karena itu, sudah semestinya lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan.
Tidak ada konfirmasi dari Sekretaris DPRD Asahan Abu Hanifah terkait hal ini. Abu Hanifah tidak juga dapat ditemui dan dihubungi wartawan.

Pengambilan sumpah dan pelantikan ke-45 anggota DPRD tersebut, dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Choiril Hidayat berdasarkan Skep Gubernur Sumatera Utara No 170/3484.K/2009 tanggal 4 September 2009 tentang Pemberhentian Anggota DPRD Asahan dan Pengangkatan Anggota DPRD Asahan masa 2009-2014.

Proses pelantikan para anggota DPRD terpilih tersebut sekaligus menandakan masa tugas anggota DPRD periode 2004-2009, secara otomatis berakhir termasuk unsur pimpinan DPRD, yakni Ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD Asahan.

Benteng Panjaitan dari Partai Golkar dan Arif Fansuri dari Partai Demokrat mewakili dua partai politik (Parpol) peraih kursi terbanyak, terpilih sebagai Pimpinan DPRD sementara dan Wakil Pimpinan sementara.

Sebagai unsur pimpinan DPRD sementara, keduanya akan memimpin hingga terpilih pimpinan DPRD yang definitif, dan memiliki tugas pokok untuk memimpin rapat-rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi-fraksi dan kelengkapan DPRD, dan menyusun rancangan Tatib DPRD. Selain itu, mereka harus menyiapkan proses pemilihan pimpinan DPRD definitif secepatnya.

Bupati Asahan Risuddin dalam sambutannya mengatakan pelantikan tersebut merupakan catatan sejarah bagi masyarakat Asahan,dimana masyarakat telah mensukseskan pesta demokrasi yang cukup kompleks dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, yakni pemilu kali ini diikuti 44 parpol. “Tanggal 7 September merupakan hari sejarah bagi kita yakni Asahan telah memiliki anggota DPRD yang baru,” sebut Bupati.

“Saya berharap kepada anggota DPRD baru untuk meneruskan jalinan kerja sama yang baik yang telah berlangsung selama ini. Bahkan ke depan bisa lebih meningkatkan serta membawa nusansa baru di DPRD Asahan,” kata Bupati seraya mengucapkan selamat kepada DPRD yang baru untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat Asahan

Wakil Pimpinan sementara Arif Fansuri mengatakan, pihaknya akan segera membentuk dan menyusun tata tertib serta perangkat kelengkapan DPRD, Komisi dan fraksi. “Kami harapkan dukungan penuh dari seluruh anggota DPRD Asahan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Asahan,” ujar Arif pada MedanBisnis usai pelantikan. Selengkapnya...

Kuburan Taruna ATKP Medan Dibongkar, Hasil Otopsi Paling Lama 10 Hari

Hukum & Kriminal 26-08-2009
*indra sikoembang
MedanBisnis – Kisaran

Hasil otopsi jenazah taruna Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan, Hendra Syahputra bin Isnanto, yang tewas secara mengenaskan pekan lalu belum diketahui pasti penyebabnya.

Sebab, hasil otopsi masih harus ditunggu, karena ada tahapan-tahapan yang harus dilalui.
“Kita masih menunggu proses, karena dalam melakukan otopsi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, hal ini dilakukan untuk mendukung proses penyelidikan dan penyidikan, setelah itu barulah kita dapat mengetahui hasil otopsi,” kata ahli forensik RSU dr Pirngadi Medan, Surjith Sing, usai melakukan otopsi di lokasi pemakaman muslim Lingkungan I Kelurahan Bunut Barat, Kabupaten Asahan, Selasa (25/8).

Surjith Sing yang juga didampingi oleh pihak Kepolisian Sumatera Utara (Poldasu) dan Polres Asahan mengatakan, hasil otopsi bakal segera terungkap dalam tenggat waktu 7 – 10 hari, karena terdapat berbagai tahapan yang harus dilakukan oleh tim forensik sebagai proses pendalaman dari hasil otopsi lapangan yang dilakukan oleh tim.
Sebab, hasil otopsi harus bersifat scientific (secara ilmiah) agar bisa dipertanggungjawabkan.

Tahapan pendalaman itu di antaranya melakukan pemeriksaan toksiologi dan mengirimkan hasil otopsi ke bagian pathologi untuk mengungkap misteri kematian putera sulung dari hasil perkawinan Isnanto dan Ade Suryani, warga lingkungan I kelurahan Bunut Barat, Kisaran Asahan ini.

Dia menambahkan, proses otopsi dilakukan pada seluruh tubuh korban, mulai dari kepala hingga kaki tidak luput dari pemeriksaan tim otopsi. Begitu juga dengan kondisi luar dan dalam jenazah korban. Namun Surjith tidak membeberkan lebih lanjut tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh tim dalam melakukan otopsi jenazah korban.
“Setelah kita teliti lebih lanjut baru hasilnya dituangkan dalam laporan yang nanti akan kita serahkan ke penyidik,’ ungkapnya.

Kasat Jantanras Polda Sumut, AKBP Yustan Alfiani hanya menyatakan, kasus ini masih diselidiki oleh Polda Sumut, dan belum ada yang diduga terkait dalam kasus ini telah diperiksa oleh pihak kepolisian, karena kasus ini baru saja dilaporkan oleh ibu korban, Ade Suryani ke Polda Sumut. Selengkapnya...

Karyawan PT Inalum Terima Santunan Jamsostek

Daerah 28-08-2009
*indra sikoembang
MedanBisnis – Kisaran

PT Jamsostek menyerahkan dana jaminan kematian (JK), jaminan hari tua (JHT) dan jaminan keselamatan kerja (JKK) kepada dua karyawan PT Inalum sebesar Rp 67 juta lebih, masing-masing kepada ahli waris Rioto Sumandi dan Nurdin Tua.

Dana santunan tersebut, diterima ahli waris Rioto Sumandi yakni Murningsih sebesar Rp 54 juta lebih, ditambah dengan santunan berkala sebesar Rp 4,8 juta yang diambil setiap bulanya sebesar Rp 200.000 selama 2 tahun melalui bank. Sedangkan santunan JKK diterima Nurdin Tua sebesar Rp 12 juta lebih, dari kecelakan yang dialami, Nurdin terpaksa kehilangan satu ruas jari telunjuk sebelah kanan.

“ Semua hak dari ahli waris serta peserta tetap kami bayar, dan hari ini dana tersebut kami serahkan,” kata Kepala Cabang PT Jamsostek Asahan Erisfa, Kamis (27/8) di gedung PT Inalum setempat.

Erisfa juga mengatakan santunan tersebut bukan merupakan hadiah tetapi adalah hak ahli waris dan para peserta jamsostek. Jaminan sosial tersebut merupakan program wajib dari pemerintah guna melindungi para pekerja dari risiko kecelakaan, kematian dan hari tua yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

“Santunan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap tenaga kerja, maka saya berharap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Jamsostek, karena manfaatnya sangat terasa kepada ahli waris juga para peserta,” sebut Erisfa seraya berharap santunan yang diberikan kepada ahli waris bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan.

Sementara itu, Junior Maneger PT Inalum Irwan Trinoto mengucapkan terima kasih kepada Jamsostek yang telah meyerahkan santunan tersebut kepada karyawan PT Inalum. “Santunan tersebut sangat membantu para pekerja, karena hal ini telah ditanggung oleh pihak jamsostek,” ujar Irwan, begitu juga hal senada dikatakan oleh sekretaris Dinaker Batubara Sailan. Selengkapnya...

DPRD Janji Segera Panggil Bupati Asahan

Daerah 29-08-2009
*indra sikoembang
MedanBisnis – Kisaran

Ketua Fraksi PPP DPRD Asahan Darwis Sirait berjanji, pihaknya akan memanggil Bupati Asahan Risuddin untuk meminta penjelasan soal kebijakan pembagian ratusan hektar lahan eks HGU PT Bakrie Sumatera Plantation (BSP) kepada kalangan pejabat di lingkungan pemda setempat. Apalagi, saat ini sebagian besar telah dibangun menjadi perumahan elite milik pribadi para pejabat Pemkab Asahan.

Namun dia menyatakan, pemanggilan Risuddin akan dilakukan pada September 2009, usai pelantikan anggota DPRD Asahan yang baru, soalnya saat ini DPRD Asahan tidak memiliki kesempatan lagi untuk memanggil Bupati Asahan tersebut terkait dengan kebijakannya ini, karena agenda kegiatan DPRD sudah padat dan waktu masa bakti yang tinggal hanya beberapa hari lagi. “Saya kan terpilih lagi menjadi anggota DPRD Asahan periode 2009-2014, saya akan upayakan pemanggilan ini, agar persoalan tanah ini menjadi jelas,” ujar Darwis, Jumat (28/8).

Sementara itu, kebijakan Bupati Asahan Risuddin tentang pembagian lahan di kawasan terminal Madya Kisaran itu, ternyata bukan saja menimbulkan kecemburuan sosial di mata masyarakat. Tapi juga di kalangan pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran Pemkab Asahan.

“Terus terang sebagai PNS saya cemburu. Karena sebagai PNS saya juga berhak atas tanah itu,” kata salah seorang PNS Pemkab Asahan, yang meminta namanya tidak perlu ditulis.

PNS yang juga memiliki jabatan setingkat eselon IV ini mengatakan, kecemburuan yang timbul dikalangan PNS karena ketidakjelasan criteria yang ditetapkan oleh Bupati Asahan bagi PNS yang berhak menerima tanah tersebut. Selain itu, paparnya pemberiannya juga memang dilakukan secara tidak transparan oleh Bupati Asahan. Kesannya diberikan dengan cara pilih-pilih. “Siapa sih yang tak mau dapat jatah tanah,” paparnya.

Sebagai PNS dijajaran Setdakab Asahan, pegawai negeri yang satu ini mengakui tidak mengetahui secara pasti bagaimana pengajuan permintaan tanah itu, kemudian apakah juga dengan menggunakan ganti rugi atau tidak. Soalnya, kata dia, sampai saat ini dilakukan secara tidak transparan.

Dia percaya, bukan hanya dirinya saja yang cemburu akibat kebijakan Bupati Asahan tersebut, tapi juga sebagian besar PNS di jajaran Pemkab Asahan yang tidak mendapatkan jatah tanah yang kini menjadi kawasan elite di Kota Kisaran itu. Kecemburuan para PNS menurut dia dipicu karena sebagian besar PNS dijajaran Pemkab Asahan belum memiliki rumah tempat tinggal. Sebagian besar masih menyewa, dan memakai rumah dinas yang dibayar melalui pemotongan gaji. Bahkan masih ada yang menumpang di rumah mertua.

Sementara itu terkait soal ini, Kabag Hukum Pemkab Asahan, Zulkarnain menyatakan, kebijakan Bupati Asahan, Risuddin tentang pembagian tanah tidak bertentangan dengan hukum. Bupati memiliki hak untuk menentukan peruntukkan tanah tersebut.
Penegasan ini dinyatakan Kabag Hukum Pemkab Asahan, Zulkarnain Nasution kemarin, terkait dengan kritik Ketua Fraksi PPP DPRD Asahan, Darwis Sirait dan dikalangan PNS sendiri yang menilai pembagian lahan eks HGU PT Bakrie Sumatera Plantation di kawasan terminal Madya Kisaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut secara tidak transparan.

Dia mengatakan semua surat keputusan Bupati Asahan tentang pemberian tanah ini telah didaftarkan ke bagian Hukum Setdakab Asahan. Karena dengan dasar inilah kemudian di keluarkan sertifikat hak milik oleh Kantor BPN.
Akan tetapi Zulkarnain menegaskan, soal pembagian lahan ini adalah kewenangan bagian Pemerintahan Pemkab Asahan, sedangkan pihaknya hanya mendaftarkan surat keputusan tersebut dalam lembaran keputusan-keputusan kepala daerah. “Yang tahu apa dan bagaimana soal pembagian tanah ini diatur oleh Kabag Pemerintahan,” katanya. Selengkapnya...

Bupati Asahan Pertanyakan Status Daar Al Uluum

Daerah 22-08-2009
*indra sikoembang
MedanBisnis – Kisaran

Bupati Asahan Risuddin mempertanyakan status pesantren Daar Al Uluum, yang selama ini dikuasai dan dikelola Wakil Bupati Asahan, Taufan Gama Simatupang. Hal ini disampaikan Risuddin saat berpidato dalam rapat paripurna DPRD Asahan tentang penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap RAPBD Asahan Tahun 2010, Jumat (21/8) di gedung dewan setempat.

Dalam pidato singkatnya ini Risuddin menegaskan status pesantren yang dibangun pada tahun 1970-an itu perlu diperjelas dan dipertegas. Soalnya hingga sekarang, status kepemilikan pesantren ini tidak jelas. “Sejak pesantren ini berdiri banyak asset daerah yang sudah masuk ke pesantren ini,” ungkap Risuddin.

Risuddin mengaku sudah membongkar APBD Asahan tahun-tahun yang silam. Dari inventarisir Risuddin, cukup banyak anggaran APBD dalam bentuk bantuan yang dialokasikan pemerintah daerah ke pesantren tersebut, sementara statusnya tidak jelas, apakah pesantren ini milik pemerintah daerah atau tidak.

Teka-teki soal status kepemilikan pesantren Daar Al Uluum telah lama menjadi persoalan publik. Sebelum Risuddin berbicara soal ini di rapat paripurna DPRD Asahan, publik juga sudah lama mempertanyakan status kepemilikan pesantren terbesar di Asahan tersebut.

Soalnya menurut informasi bergulir, pesantren ini dibangun oleh pemerintah daerah dengan swadaya masyarakat di zaman kepemimpinan Bupati Asahan, Abdul Manan Simatupang, orang tua Taufan Gama Simatupang.
Namun persoalan ini hanya sebatas pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab, karena publik tidak mengantongi bukti.

Bahkan sebelumnya, Kamis (20/8), sejumlah aktivis mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa dengan membagi-bagikan selebaran yang berisi statemen yang meminta Bupati Asahan, Risuddin untuk mempertegas tentang status kepemilikan pesantren Daar Al Uluum. Pernyatan Risuddin yang meminta agar DPRD menginventarisir asset-asset daerah merupakan respon Bupati Asahan terhadap aksi mahasiswa tersebut.

Menyikapi permintaan Bupati Asahan ini, Wakil Ketua DPRD Asahan, Joner Sinaga menyatakan, pernyataan Risuddin bisa diintrepretasi bahwa Risuddin meminta DPRD Asahan agar membentuk panitia khusus (pansus) tentang inventarisir asset. Namun anggota DPRD Asahan yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan ini menolak menyatakan sikapnya apakah sebagai salah satu pimpinan DPRD akan mendukung pembentukan pansus tersebut. “Saya tidak bisa menyikapi masalah ini sekarang, karena kita akan pelajari dulu,” kata Joner. Selengkapnya...

Warga Tolak Pemindahan Ibukota Kecamatan Bandar Pulau

Daerah 24-08-2009
*indra sikoembang
MedanBisnis – Kisaran

Protes terhadap kebijakan Bupati Asahan Risuddin yang berencana memindahkan ibukota Kecamatan Bandar Pulau dari Desa Bandar Pulau Pekan ke Desa Gonting Malaha terus mengalir. Ratusan warga dari tiga desa Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan kembali menggelar aksi unjuk rasa. Kali ini warga memrotes kebijakan Bupati Asahan tersebut langsung ke DPRD Asahan.

Dengan meneriakkan yel-yel ‘tangkap Risuddin’, warga menuding Risuddin otoriter. Warga menyatakan sikap tegasnya menolak kebijakan Bupati Asahan tersebut, karena telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembentukan kecamatan.
“Bupati Asahan telah bersikap otoriter. Kami sebagai rakyat Asahan dengan ini menyatakan telah salah pilih Bupati, karena ternyata Bupati Asahan ini Bupati yang tidak memperdulikan hukum,” ujar kordinator aksi unjuk rasa, Ahmad Fauzi, akhir pekan lalu di gedung DPRD Asahan.

Aksi unjuk rasa ratusan warga yang datang dari tiga desa tersebut yakni Bandar Pulau Pekan, Padang Pulau dan Desa Perkebunan Padang Pulau kecamatan Bandar Pulau ini merupakan aksi kekecewaan mereka terhadap Risuddin, karena dinilai telah mengkhianati rakyat dengan kebijakannya yang melanggar Perda Asahan nomor 2 Tahun 2008 itu.

Aksi kekecewaan ini juga ditunjukkan warga dengan memblokir selama 15 menit jalan lintas sumatera (Jalinsum) Asahan –Labuhan Batu tepat didepan kantor DPRD Asahan.
Menurut Fauzi, sesuai dengan pasal 39, Perda Nomor 2 Tahun 2008 yang telah disahkan DPRD dan diundangkan pemerintah daerah, dengan tegas menyatakan ibukota Kecamatan Bandar Pulau berkedudukan di Bandar Pulau Pekan bukan di tempat lain.

Namun ketetapan ini ditabrak Risuddin, ditandai dengan mendirikan kantor camat kecamatan Bandar Pulau di Desa Gonting Malaha. Ini dilakukan Risuddin dengan peletakan batu pertama pembangunan kantor pemerintahan tersebut pada Selasa lalu (18/8), yang juga diwarnai aksi demo dari warga tiga desa tersebut.

Warga dan petugas kepolisian sempat terlibat aksi dorong, karena warga mendesak ingin memasuki gedung DPRD Asahan yang saat itu sedang berlangsung rapat paripurna DPRD Asahan tentang penyampaian pendapat akhir Fraksi-fraksi terhadap RAPBD Asahan tahun 2010 yang dihadiri Bupati Asahan. Warga akhirnya diizinkan masuk setelah terjadi negoisasi antara petugas kepolisian dan massa.

Kepada pengunjukrasa, Asisiten I Bidang Pemerintahan Zulkarnain dan Kabag Hukum Pemkab Asahan Zulkarnaen mengatakan, sesuai dengan pasal 39 Perda No 2 Tahun 2008, Zulkarnain mengakui memang benar bahwa ibukota Bandar Pulau berada di Bandar Pulau Pekan, dan ini diambil secara voting dalam rapat pansus pemekaran kecamatan. Namun dia menyatakan, dengan mengacu kepada prinsip pemekaran, Bupati melihat secara geogarfis dalam rangka mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, Bupati berpendapat letak kantor camat yang paling tepat adalah di desa Gonting Malaha.

Kemudian, Bustami menegaskan, didirikannya kantor camat Bandar Pulau di desa Gonting Malaha bukan di desa Bandar Pulau Pekan yang merupakan ibukota kecamatan, bukan berarti ibukota kecamatan dipindahkan. Ibukota kecamatan tetap di desa Bandar Pulau Pekan, karena alasan geografis dan pelayanan masyarakat tadi. Selain itu juga karena adanya sumbangan lahan dari masyarakat seluas 0,25 hektar untuk tapak pembangunan kantor camat tersebut. “Pemindahan ini dengan demikian tidak menyalahi Perda,” tegas Bustami. Selengkapnya...

RAPBD Asahan 2010 Disetujui DPRD Dibarengi Catatan

Keuangan dan Perbangkan 24-08-2009
*indra sikoembang
MedanBisnis – Kisaran

Rancangan Perubahan APBD (RPAPBD) Kabupaten Asahan tahun 2010, akhirnya disetujui oleh tujuh fraksi di DPRD setempat. Namun ketujuh fraksi memberikan catatan yang perlu di ketahui pihak Pemkab Asahan, agar ke depan APBD lebih berkualitas dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menilai, pembahasan perubahan APBD belum berjalan maksimal dan dilakukan secara terburu-buru. “Tepat waktu memang penting, tetapi kualitas juga sangat penting. Agar masyarakat lebih maksimal di perhatikan, mari kita sama-sama dalam pembahasan APBD jangan dilakukan terburu-buru,” ujar juru bicara fraksi PKS Kemaldin saat menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap RPAPBD Asahan anggaran 2010, Jumat(21/8) di gedung DPRD setempat.

Fraksi PKS menilai salah satu faktor yang mempengaruhi sehingga pembahasan RAPBD tahun 2010 tidak banyak mengalami perubahan adalah karena sempitnya waktu yang tersedia.

Hal ini membuat RAPBD 2010 tidak banyak yang bersifat fundamental untuk menjawab persoalan rakyat. Terlebih pos pendapatan hanya berubah Rp 30 miliar lebih, yakni dari Rp 609 miliar menjadi Rp 639 milyar lebih. Sedangkan dalam pos pembiayaan tidak terjadi perubahan.

“Bila ada kekeliruan yang menyangkut aspirasi rakyat, Fraksi PKS meminta hal ini kedepannya dapat dikoreksi dengan waktu pembahasan yang lebih lapang. Meskipun demikian Fraksi PKS menerima RAPBD 2010 untuk dijadikan peraturan daerah dan selanjutnya akan diverifikasi Gubsu,” jelas Kemaldin

Sedangkan Fraksi Partai Persatuan Pembagunan (PPP) melalui juru bicara Firdaus Hasim memberikan catatan kepada Pemkab Asahan yakni mengenai perolehan PAD yang setiap tahun sangat fluktuatif. Masalah itu perlu diwaspadai Pemkab Asahan dalam tahun-tahun mendatang, agar penerimaan PAD agar bisa lebih dinamis, terlebih Kabupaten Asahan diketahui termasuk daerah yang kaya akan sumber daya alam.
Firdaus juga meminta Pemkab Asahan dalam melakukan penyusunan APBD lebih mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas dan profesionalisme.

“Kami menyetujui RAPBD 2010, namun catatan yang kami sampaikan harus diperhatikan “ kata Firdaus.

Pesan senada juga dikemukakan Fraksi Golkar, PDI-P, PBR, PPP dan Fraksi Bersatu, dan akhirnya berita acara RAPBD Asahan TA 2008 diteken Bupati Asahan dan Ketua DPRD Asahan berserta Wakil Ketua DPRD Asahan. Selengkapnya...