Kades dan Camat Akui Ada Kutipan Biaya KTP

dAERAH, 11-11-2009
*indra sikoembang
MedanBisnis – Kisaran

Meskipun Bupati Asahan Risuddin menyatakan pengurusan kartu tanda penduduk (KTP), Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) sejak 9 Juli 2009 telah digratiskan biaya pembuatannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), namun sampai saat ini masih ada pengutipan biaya pembuatan dokumen kependudukan tersebut.
Bahkan, kutipan biaya tersebut diakui sejumlah pengurus Forum Aspirasi Kepala Desa Asahan (Fakda) Asahan dan beberapa Camat. “ Memang ada pengutipan, namun bukan kebijakan kami, melainkan kehendak masyarakat yang ingin memperoleh KTP dengan cepat,” ungkap salah satu pengurus Fakda, Sujud yang didampingi pengurus lainnya, Tukidi, Selasa (10/11), pada rapat dengar pendapat bersama Komisi A DPRD Asahan, di gedung dewan setempat.
Hal senada juga dikatakan Camat Bandar Pulau Erwandi. Menurutnya, di daerahnya pembuatan KTP ada terjadi pengutipan. Biaya pengutipan tersebut sebenarnya bukan untuk pembuatan KTP, melainkan karena jarak yang ditempuh dari Bandar Pulau ke Kota Kisaran yang berjarak 50 kilometer lebih. Apalgi biaya oprasional untuk pengantar dan menjemput KTP tersebut ke Dukcapil yang terletak di Kantor Bupati Asahan tidak ada.
“ Kami juga mengakui ada sedikit biaya untuk pembuatan KTP, namun itu bukan kebijakan dari kami, melainkan biaya terimaksih saja dari pemohon pembuat KTP,” ujar Erwandi.
Hadir juga dalam kesempatan itu, Kapala Bidang Pendaftaran Dukcapil Asahan Aldy. Dikatakannya, anggaran yang ada di Dukcapil hanya untuk pembelian blangko KTP, KK dan Akte Kelahiran dan formulir pembuatannya. Sedangkan untuk operasional atau intensif tidak ada dianggarkan dalam APBD Asahan.
“ Megenai biaya intensif Dukcapil pihaknya pernah mengajukannya, namun biaya tersebut ditolak, karena dinilai melanggar aturan,” sebut Aldy, seraya melaporkan bahwa computer yang mencetak KTP, akte dan KK Didukcapil hanya 10 unit dan 10 printer yang dioprasikan oleh 34 orang.
Dari pertemuan yang berlangsung selama tiga jam tersebut, akhirnya ketua Komisi A DPRD Asahan Bunyaddin berserta anggota meminta kepada Fakda dan Dukcapil untuk mempersiapkan draf-draf yang dapat mempercepat pembuatan dokumen kependudukan tersebut secara gratis.
“ Dalam pertemuan selanjutnya, kami berharap Dukcapil telah mempersipakan draf-draf yang menjadi permasalahan dalam pembuatan KTP, KK dan akte kelahiran,” sebut Bunyaddin.