Mahasiswa Pertanyakan Komitmen Bupati Asahan

Daerah,31-12-2009
*indra sikoembang
MedanBisnis – Kisaran

Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Study Mahasiswa Asahan (Fosma) berunjuk rasa ke Kantor Bupati Asahan, Rabu (30/12). Mereka mempertanyakan komitmen Bupai Asahan Risuddin untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Asahan.


“Momentum akhir tahun ini kami menilai bahwa Bupati tidak serius memimpin Asahan dan masyarakatnya. Tidak terjadi perubahan yang signifikan selama dua periode dia menjadi Bupati Asahan. Masyarakat dikecewakan dengan kondisi ini dan kebijakan yang dibuat bupati, karena tidak berpihak pada rakyat,” kata seorang pengunjuk rasa Arliyanto dalam orasinya.
Disebutkan, ketidakseriusan yang dilakukan Bupati, diantaranya persoalan PDAM Titra Silau Piasa yang hingga saat ini belum selesai mengenai pendistribusian air bersih. Padahal air adalah kebutuhan langsung masyarakat Asahan.
“Permasalahan di Asahan ini di antaranya adalah tidak tuntasnya Kasus PDAM Tirtasula Asahan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat luas, justru merugikan rakyat banyak dengan bobroknya manajemen dan kinerja perusahaan daerah tersebut,” ujarnya.
Selain itu, Fosma juga membeberkan persoalan KTP gratis yang dibuat oleh Pemkab. Namun kenyataannya masyarakat yang mengurus di kutip dana bahkan dipatok sampai ratusan ribu. Padahal pendanaan KTP sudah dianggarkan oleh APBD Asahan.
“Ini adalah bentuk pembohongan publik yang dilakukan Pemkab Asahan kepada masyarakat, apalagi KTP gratis sempat disosialisasikan dan diumumkan melalui media yang ada di Kota Kisaran. Tapi ternyata di lapangan tidak sesuai,” terangnya.
Setelah berorasi, akhirnya Fosma diterima sekretaris daerah (Sekda) Asahan Erwin Syahrul Pane. Dikatakannya, program Pemkab Asahan hampir semua terlaksana dengan baik, namun Sekda mengakui persoalan PDAM memang sangat kronis. Meski begitu, Pemkab akan segera mencari solusi dari persoalan PDAM tersebut, begitu juga dengan persoalan KTP dan sengketa tanah.
“Kami sangat membutuhkan pengawasan sosial, terutama kepada mahasiswa, maka mari kita bersama-sama mengawasi serta mencari solusi persoalan yang dialami Kabupaten Asahan,” sebut Erwin.
Selengkapnya...

Penggunaan DAK Pendidikan di Asahan Dipertanyakan

Daerah, 31-12-2009
*indra sikoembang
MedanBisnis – Kisaran

Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan di Kabupaten Asahan mendapat sorotan dari kalangan anggota DPRD setempat. Pasalnya, hingga menjelang berakhirnya masa anggaran tahun 2009, pekerjaan proyek yang menggunakan DAK baru mencapai 60% hingga 75% dan sisa pekerjaan 40% hingga 25% dikhawatirkan tidak selesai dikerjakan.


“ Kami minta kekurangan pekerjaan segera diselesaikan, mengingat tahun anggran 2009 akan segera berakhir, bila hal ini tidak terpenuhi, maka dana akan ditarik oleh pusat sehingga APBD Asahan akan terbebani,” ujar anggota DPRD Asahan dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Rudi Hartono ketika membacakan laporan hasil reses, dalam rapat paripurna DPRD Asahan, Selasa (29/12) di gedung dewan setempat.
Hal yang senada juga disampaikan anggota dewan dari Dapil VI. Sedikitnya 14 sekolah dasar (SD) menerima anggran DAK hingga saat ini pekerjaannya masih berjalan dan belum rampung dilaksanakan. Bahkan, pekerjaan yang dilakukan di SD tersebut memiliki permasalahan pada keterlambatan pemasangan atap baja.
“ Kami minta Dinas Pendidikan mengkaji kembali proyek tersebut, karena keterlambatan tadi pasti akan berimbas pada APBD dan hal ini akan mengakibatkan penilaian negatif pada daerah Asahan,” papar anggota dewan mewakili Dapil VI, Parlindungan Panjaitan seraya menyebutkan kurang transparanya pemasangan plang proyek yang menggunakan anggaran DAK tersebut.
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua Arief Fansuri didampingi Wakil Ketua Dahron Hutagol dan Armen Margolang juga menerima laporan dari Dapil IV (Kecamatan Air Joman dan Tanjung Balai) tentang penggunaan anggran DAK. Firdaus Mas’udi Hasyim mewakili Dapil mengatakan bahwa pelaksanaan rehabilitas SD yang mengunakan anggran DAK tidak melibatkan komite sekolah, disinyalir terjadi penggelembungan anggran (mark up).
Terkait persoalan keterlambatan perkerjaan yang mengunakan anggran DAK tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan (Disdik) Pemkab Asahan Muhammad Sueb menjelaskan, terjadinya keterlambatan dikarenakan belum cairnya dana dari pemerintah pusat, begitupun persolaan tersebut bukan kesalahan dari pihak sekolah.
”Ditambah lagi dengan susuahnya mencari sebagian bahan material DAK,” ungkap Muhammad Sueb, ketika dihubungi MedanBisnis.
Secara rinci dijelaskan, proses pencairan dana tersebut para termin pertama sebesar 35% pada 19 Oktober 2009, termin kedua sebesar 45% diterima pada 16 November 2009 dan termin terkhir sebesar 20 % telah keluar pada 22 Desember 2009. ” Kami yakin pekerjaan DAK di Asahan selesai, apalagi dana 20 % telah keluar dan dana ini langsung disalurkan ke rekening sekolah,” ujar Sueb, seraya mengatakan permasalahan keterlambatan tersebut bukan dialami oleh daerah Asahan, namun daerah lain yang menerima DAK juga mengalami nasib yang sama.
Selengkapnya...