Penggunaan DAK Pendidikan di Asahan Dipertanyakan

Daerah, 31-12-2009
*indra sikoembang
MedanBisnis – Kisaran

Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan di Kabupaten Asahan mendapat sorotan dari kalangan anggota DPRD setempat. Pasalnya, hingga menjelang berakhirnya masa anggaran tahun 2009, pekerjaan proyek yang menggunakan DAK baru mencapai 60% hingga 75% dan sisa pekerjaan 40% hingga 25% dikhawatirkan tidak selesai dikerjakan.


“ Kami minta kekurangan pekerjaan segera diselesaikan, mengingat tahun anggran 2009 akan segera berakhir, bila hal ini tidak terpenuhi, maka dana akan ditarik oleh pusat sehingga APBD Asahan akan terbebani,” ujar anggota DPRD Asahan dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Rudi Hartono ketika membacakan laporan hasil reses, dalam rapat paripurna DPRD Asahan, Selasa (29/12) di gedung dewan setempat.
Hal yang senada juga disampaikan anggota dewan dari Dapil VI. Sedikitnya 14 sekolah dasar (SD) menerima anggran DAK hingga saat ini pekerjaannya masih berjalan dan belum rampung dilaksanakan. Bahkan, pekerjaan yang dilakukan di SD tersebut memiliki permasalahan pada keterlambatan pemasangan atap baja.
“ Kami minta Dinas Pendidikan mengkaji kembali proyek tersebut, karena keterlambatan tadi pasti akan berimbas pada APBD dan hal ini akan mengakibatkan penilaian negatif pada daerah Asahan,” papar anggota dewan mewakili Dapil VI, Parlindungan Panjaitan seraya menyebutkan kurang transparanya pemasangan plang proyek yang menggunakan anggaran DAK tersebut.
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua Arief Fansuri didampingi Wakil Ketua Dahron Hutagol dan Armen Margolang juga menerima laporan dari Dapil IV (Kecamatan Air Joman dan Tanjung Balai) tentang penggunaan anggran DAK. Firdaus Mas’udi Hasyim mewakili Dapil mengatakan bahwa pelaksanaan rehabilitas SD yang mengunakan anggran DAK tidak melibatkan komite sekolah, disinyalir terjadi penggelembungan anggran (mark up).
Terkait persoalan keterlambatan perkerjaan yang mengunakan anggran DAK tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan (Disdik) Pemkab Asahan Muhammad Sueb menjelaskan, terjadinya keterlambatan dikarenakan belum cairnya dana dari pemerintah pusat, begitupun persolaan tersebut bukan kesalahan dari pihak sekolah.
”Ditambah lagi dengan susuahnya mencari sebagian bahan material DAK,” ungkap Muhammad Sueb, ketika dihubungi MedanBisnis.
Secara rinci dijelaskan, proses pencairan dana tersebut para termin pertama sebesar 35% pada 19 Oktober 2009, termin kedua sebesar 45% diterima pada 16 November 2009 dan termin terkhir sebesar 20 % telah keluar pada 22 Desember 2009. ” Kami yakin pekerjaan DAK di Asahan selesai, apalagi dana 20 % telah keluar dan dana ini langsung disalurkan ke rekening sekolah,” ujar Sueb, seraya mengatakan permasalahan keterlambatan tersebut bukan dialami oleh daerah Asahan, namun daerah lain yang menerima DAK juga mengalami nasib yang sama.