6,6 Miliar Anggaran Pilkada Asahan

Politik 29-07-2009
*indra sikoembang
MedanBisnis – Kisaran

Sekitar Rp 6,6 miliar kebutuhan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Asahan 2010 dari Rp 18 miliar yang diajukan KPU ke DPRD Asahan

Perkiraan tersebut disampaikan oleh anggota KPU Asahan Divisi Penyelenggara Teknis, Yusuf Sinambela. Ia mengatakan, dari rancangan anggaran yang diajukan KPU Asahan ke DPRD sebesar Rp 18 miliar untuk kebutuhan Pilkada Asahan yang diperhitungkan dua putaran, sebagian besar akan disedot untuk kebutuhan penyelenggara pemilu tersebut.

“Anggaran untuk kebutuhan penyelenggara adalah anggaran yang paling besar, karena bertambahnya jumlah PPK, dan PPS, ” sebut Yusuf, Selasa (28/7) di gedung KPU setempat.

KPU Asahan berharap Januari 2010 anggaran pelaksanaan Pilkada Asahan sudah di-standby-kan pemerintah daerah setempat dalam kas daerah. Yusuf mengatakan, Januari 2010 kerja KPU Asahan dalam mempersiapkan Pilkada Asahan 2010 akan segera dimulai.

KPU Asahan akan segera melakukan perekrutan personel Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Karena itu KPU berharap pengesahan APBD Asahan 2010 dilaksanakan oleh DPRD sebelum Januari tahun depan.
Dari sebesar Rp 6,6 miliar lebih untuk kebutuhan anggaran penyelenggara, anggaran terbesar dialokasikan untuk kelompok panitia pemungutan suara (KPPS). Di perhitungkan untuk biaya penyelenggara pemilu di TPS ini akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 4,13 miliar lebih.

KPU Asahan menyiapkan anggaran sebesar Rp 2, 3 juta per KPPS/TPS, dengan jumlah TPS dalam Pilkada Asahan sebanyak 1.798 TPS. Petugas KPPS akan diberi honor sebesar Rp 225.000 bagi Ketua KPPS, dan Rp 200.000 bagi anggota KPPS, yang tiap TPS terdiri dari 7 petugas ditambah dua petugas Linmas yang masing-masing dianggarkan mendapat honor Rp 200.000.

Sedangkan untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS), KPU Asahan menganggarkan sebesar Rp 1,71 miliar lebih yang diperhitungkan dengan masa tugas 6 bulan. Per PPS, kata Yusuf, KPU Asahan menyiapkan anggaran sebsar Rp 1,1 juta ditambah petugas sekretariat dua orang masing-masing mendapat honor Rp 300.000.

Dengan demikian total biaya PPS diperkirakan sebesar Rp 1,4 juta per bulan. Belum termasuk biaya ATK kebutuhan PPS. Diperhitungkan dengan jumlah PPS sebanyak 204 PPS di desa, maka untuk pembiayaan PPS KPU Asahan memperhitungkan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 285, 6 juta per bulan dengan masa tugas selama 6 bulan maka total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 1,71 miliar lebih.

Biaya untuk penyelenggara di tingkat kecamatan juga akan bertambah karena Pilkada Asahan akan menggunakan 25 kecamatan. Diperhitungkan oleh KPU untuk personel panitia pemilihan kecamatan diperlukan anggaran sebesar Rp 780 juta untuk 6 bulan masa tugas. Petugas PPK masing-masing akan mendapatkan honor sebesar Rp 1 juta untuk Ketua PPK, dan sebesar Rp 800.000 untuk anggota PPK, yang kemudian ditambah dua petugas sekretariat PPK.

Diperkirakan pembayaran honorarium untuk petugas PPK dan petugas sekretariatnya akan menelan biaya Rp 5,2 juta per bulan per PPK. Dengan demikian diperkirakan kebutuhan anggaran untuk PPK mencapai sebesar Rp 130 juta.”Untuk kebutuhan PPK yang bertugas selama 6 bulan ini, maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp 780 juta,” ungkap Yusuf.