Bulog Segera Usut Tunggakan Setoran Raskin

Daerah 30-07-2009
*indra sikoembang
MedanBisnis – Kisaran

Hingga saat ini masih banyak daerah kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara yang menunggak pembayaran beras miskin (raskin). Karena itu, Bulog akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengusut dan menyelesaikan tunggakan tersebut.

“ Kita akan menurunkan tim Kejaksaan untuk mengusut tunggakan raskin yang terjadi di beberapa kabupaten dan kota di Sumut,” kata Kepala Bulog Divisi Regional Sumut, Muchtar Saad pada MedanBisnis, Rabu (29/7) saat berkunjung ke Kabupaten Asahan untuk memonitoring dan evaluasi pendistribusian raskin di dua kabupaten/Kota, Asahan dan Batubara.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Bulog Sumut, tunggakan raskin tidak terjadi di masyarakat. Karena dalam penyaluran beras bagi keluarga miskin yang menjadi sasaran program ini, pembelian raskin sebanyak 15 kilogram per KK dibayar tunai oleh rumah tangga sasaran (RTS). Dengan demikian menurut Bulog diduga penguapan uang negara tersebut terjadi di tingkat aparatur yang terlibat dalam pendistribusian beras raskin tersebut.

Bulog, kata Saad, berharap dengan turunnya kejaksaan ini ke depan tidak lagi terjadi tunggakan setoran dana raskin, agar pendistribusian raskin tetap lancar ke daerah. “Jadi turunnya tim kejaksaan ini sekaligus merupakan upaya imbauan kepada aparatur yang terlibat dalam pendistribusian raskin di daerah agar tidak kembali menunggak dan menggunakan uang raskin dari masyarakat tersebut untuk kepentingan lain,” jelas Saad

Saad yang didampingi Kepala Sub Divisi Regional (Kasubdivre) III Asahan, M.Zain Madjid mengatakan, akibat tunggakana raskin ini, Bolog sempat terpaksa memutus sementara pendistribusian raskin ke daerah-daerah kabupaten/kota yang bermasalah. Ini dilakukan sebagai sanksi agar distribusi raskin bisa berjalan lancar dan akhirnya tidak merugikan masyarakat.

“Kita tidak mau masuk lobang yang sama untuk kedua kalinya. Makanya ada sejumlah daerah di kabupaten kota di Sumut ini pendistribusian raskinnya terpaksa diputus sementara,” papar dia.

Sementara itu dalam pertemuannya dengan sejumlah pejabat terkait dengan persoalan pendistribusian raskin dari dua pemerintah kabupaten tersebut, Muchtar Saad meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap persoalan raskin ini, terutama menyangkut setoran tunggakan, mutu, dan masalah kelancaran pendistribusian raskin hingga ke titik distribusi.

“Inilan program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin. Jadi kita berharap pemerintah daerah memiliki perhatian serius terhadap setiap persoalan yang timbul dalam pendistribusian raskin ini,”ungkapnya.

Sedangkan Madjid mengatakan, untuk kabupaten Asahan masih terdapat utang tunggakan tahun 2008 yang belum dibayarkan oleh petugas raskin pemerintah daerah kepada Bulog. Bahkan untuk penyaluran bulan Mei-Juni masih terdapat kecamatan yang menunggak pembayaran raskin. “Kami berharap ini bisa untuk segera dilunasi,” kata dia.
Terkait dengan persoalan tunggakan raskin ini Ketua Komisi D DPRD Asahan, Darwis Sirait menyatakan persoalan tunggakan raskin menjadi persoalan sepanjang tahun di Asahan. Padahal DPRD sudah sering ingatkan, dengan memanggil pejabat yang terkait, namun tetap saja setoran raskin tertunggak di daerah ini.

“Tidak masuk akal-lah jika tunggakan raskin terjadi di masyarakat,” kata Darwis seraya mengatakan langkah yang dilakukan Bulog sangat cerdas, agar menimbulkan efek jera kepada aparat yang menyelewengkan dana raskin tersebut.