Bupati Asahan Beli Kapal Keruk

Daerah 10-07-2009
*indra sikoembang
MedanBisnis – Kisaran

Untuk menanggulangi persoalan banjir yang melanda Kabupaten Asahan setiap tahunnya, Bupati Asahan, Risuddin menyatakan akan membeli kapal keruk dengan menggunakan dana dari APBD Asahan.

“Salah satu untuk mengatasi persolan banjir yang terjadi di Asahan, Pemkab Asahan akan beli kapal keruk,” tegas Bupati Asahan dalam rapat kerja Pemkab dan DPRD Asahan dengan Tim IV DPRD Sumatera Utara dalam kunjungan reses ke Asahan, Kamis (9/7) di ruang Melati Pemkab Asahan.

Rencana membeli kapal keruk itu, kata Risuddin, merupakan alternatif terakhir yang terpaksa dilakukan Pemkab Asahan untuk mengatasi banjir. Yakni dengan melakukan pengerukan sedimentasi di sepanjang alur sungai Asahan, untuk memperlancar aliran sungai dan mengurangi ancaman banjir, yang masih menjadi persolan bagi daerah ini setiap tahun akibat dibukanya pintu bendungan Sigura-gura yang menenggelamkan ribuan rumah warga di sejumlah desa pesisir sungai Asahan.

“Jenuh kami sudah mengusulkan penanggulangan banjir ke pemerintah pusat. Kalau dipikir-pikir kalau dibototkan sudah dua ton berkas usulan tersebut berada di pusat ,”sebut Risuddin, seraya menyesalkan sikap pemerintah pusat yang sampai saat ini tidak mengakomodir usulan pemerintah Kabupaten Asahan, termasuk Badan Otorita Asahan dalam menanggulangi banjir.

Sementara itu, Ketua DPRD Asahan Bustami menilai, Badan Otorita Asahan merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap terjadinya bencana banjir yang terjadi di Asahan. Karena banjir yang terjadi disebabkan limpahan air sungai Asahan akibat dibukanya pintu bendungan Sigura-gura.

Bustami juga protes terhadap kebijakan Badan Otorita Asahan, yang hanya memberikan bantuan sebesar Rp 200 juta dalam bentuk mie instant dan beras kepada korban banjir. Padahal, kerugian yang dialami rakyat mencapai miliaran rupiah, akibat limpahan air sungai Asahan tersebut.

Selain itu, menurut Bustami, Badan Otorita Asahan juga pilih kasih. Contohnya saja dalam soal pembagian annual fee PT Inalum atas pemakaian air sungai Asahan.
Bustami protes Pempropsu dan Badan Otorita Asahan yang mengucurkan annual fee terhadap Kota Medan. Soalnya, kata Bustami tidak ada jalan bagi Pemko Medan mendapatkan kucuran annual fee PT Inalum, karena Medan tidak dilintasi oleh Sungai Asahan.

“Dari mana jalannya Medan mendapatkan annual fee. Sedangkan air sungai Asahan saja tidak mengalir ke kota Medan, namun duitnya mengalir ke pemko Medan. Inikan ada yang tidak beres,” ketus Bustami.

Menanggapi persoalan ini Ketua Tim IV reses DPRD Sumut, Abdul Hakim Siagian yang didampingi oleh anggota DPRD Sumut, Akmal Samosir (Demokrat), Syamsul Hillal (Fraksi PDIP) Asnan Pasaribu (Fraksi Golkar), Umar Dhani (F.Golkar), dan Abdul Hakim Siagian, berjanji akan segera ke Jakarta, bersama Pemkab Asahan.

Namun sebelumnya dia meminta pemerintah daerah agar menyusun rencana langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penanggulangan banjir tersebut “Kita akan minta langsung pada pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah banjir ini,” sebut Hakim.