Dirlantas Poldasu Ancam Wartawan MedanBisnis

http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2012/07/28/108409/dirlantas_poldasu_ancam_wartawan_medanbisnis/#.UBW8NZGS8lE Selengkapnya...

124 Kasus Gizi Buruk Ditemukan di Asahan

Indra sikoembang MedanBisnis-Kisaran Ketua Komisi D DPRD Asahan, Aidi Manurung meminta Pemkab Asahan untuk segera menyalurkan anggaran penanganan persoalan gizi buruk yang hingga kini belum digunakan. Sebab hingga bulan Jauni 2012 kasus gizi buruk sudah mencapai 124 kasus Permintaan tersebut dilakukan, karena hingga bulan Jauni 2012 kasus gizi buruk sudah mencapai 124 kasus, artinya bila tidal segera disalurkan anggran tersebut , maka jumlah kasus gizi buruk di Asahan akan terus bertambah. “ Tolong kepada Pemkab untuk segera menyalurkan dana gizi buruk, “ demikian kata, Aidi saat berbincang dengan MedanBinis, Senin (23/7) di gedung dewan setempat. Politisi asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Asahan ini menegaskan kepada Pemkab Asahan untuk lebih serius menangani persoalan gizi buruk, mulai dari teknis hingga dana yang dibutuhkan. Apalgi anggaran untuk gizi buruk pada tahun ini sebesar Rp 89 juta, dinilai sangat minim dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 150 juta. “ Kita tidak tahu kenapa anggaran untuk gizi buruk tahun ini dialoksikan sangat minim, ditmabah lagi dengan lambatnya dana digunkan, padahal kasusnya cukup memperhatinkan di Asahan. Saya minta Bupati Asahan harus lebih serius menanggapi persoalan anak bangsa ini, “ ungkap Aidi, sembari mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Pemkab terkait persoalan gizi buruk. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, dr Herwanto yang didampingin sekretaris, drg Leli Mughaini dan pihak gizi membenarkan bahwa pihaknya belum mengunakan anggaran tersebut, sebab dana belum masuk dalam kas dinas setempat. Anggaran tersebut, kata Herwanto nantinya akan digunakan dalam bentuk pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan kepada penderita gizi buruk. ” Dananya belum masuk ke kas, tapi bila sudah masuk kita akan gunakan sesuai peruntukanya, “ ucap Herwanto Mengenai kasus gizi buruk di Asahan, Herwanto mengatakan bahwa kasusu gizi buruk selama tahun 2011 tercatat 132 kasus dan tahun 2012 hingga bulan Juni sebanyak 124 kasus, “ Dari 124 kasus gizi buruk, kini tinggal 45 kasus lagi ditanggani Dinkes, “ sebut Herwanto. Agar kasus gizi buruk tidak terus meningkat, Herwanto meminta para ibu untuk membawa balitanya keposyandu secara teratur, begitu juga pemberian ASInya kepada bayi berumur 0-6 bulan hingga usia 2 tahun serta melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan. “Saya hanya menghimbau kepa Ibu-ibu untuk rutin membaya sikecil keposyandu, agar pertumbuhannya dapat diperhatikan,“ cetus Herwanto sembari mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kinerja posyandu dan bidan desa, agar vis dan misi pemkab Asahan yang mewujudkan Asahan yang religius, Sehat, Cerdas dan Mandiri dapat terwujud Selengkapnya...

Pasar Lelang Kakao Asahan Sudah Tak Berjaya Lagi

http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2012/06/15/101351/pasar_lelang_kakao_asahan_sudah_tak_berjaya_lagi/#.UAoWapGS8lE Selengkapnya...

Asahan Melayani Test Tuberkulin

http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2012/06/29/103713/asahan_melayani_test_tuberkulin/#.UAn2EpGS8lE Selengkapnya...

Asahan akan Minta Pupuk Subsidi yang Dibutuhkan Petani

http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2012/05/25/97940/asahan_akan_minta_pupuk_subsidi_yang_dibutuhkan_petani/#.UAn1w5GS8lE Selengkapnya...

Asahan Rangking 4 MTQ Ke–33

http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2012/05/09/95400/asahan_rangking_4mtq_ke33/#.UAn1WZGS8lE Selengkapnya...

Asahan Janjikan Bonus Rp 100 Juta Bagi Peraih Emas PON XVIII

http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2012/04/27/93397/asahan_janjikan_bonus_rp_100_juta_bagi_peraih_emas_pon_xviii/#.UAn1D5GS8lE Selengkapnya...

Asahan Sudah Salurkan Pinjaman Modal UMKM Rp 2,6 Miliar

http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2011/11/04/64567/asahan_sudah_salurkan_pinjaman_modal_umkm_rp_26_miliar/#.UAn0SJGS8lE Selengkapnya...

Asahan Terima BDB Rp 120 Miliar dari Pempropsu

http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2012/03/27/88095/asahan_terima_bdb_rp_120_miliar_dari_pempropsu/#.UAnzNJGS8lE Selengkapnya...

Asahan Daerah Rawan Bencana Alam

Sumatera Utara Jumat, 23 Sep 2011 09:26 WIB MedanBisnis – Kisaran. Dari hasil pemetaan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Asahan menyatakan bahwa Kabupaten Asahan rawan terhadap datangnya bencana alam. Bencana alam tersebut di antaranya bencana angin puting beliung, banjir dan tanah lonsor. “Dari 25 kecamatan di Asahan ada beberapa kecamatan yang memiliki daerah rawan bencana, hal ini kami ketahui ketika kami telah memetakan setiap kecamatan akan rawannya bencana,“ kata Kepala BPBD Asahan, Karmel Sinaga saat berbincang dengan MedanBisnis, Kamis (22/9) di gedung BPBD setempat. Karmel yang didampingi Sekretaris, Jal Kuta Julu Bancin menjelaskan dari beberapa kecamatan yang rawan terhadap bencana yakni untuk angin puting beliung di Kecamatan Kisaran Timur, Rahuning, Pulo Bandring. Bencana tanah longsor sering terjadi di daerah tinggi di antaranya Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Bandar Pulo, sedangkan rawan banjir yakni Kecamatan Simpang Empat, Air Batu dan beberapa kecamatan lainya. “Selain dari hasil pemetaan, kita tahu dari pengalaman atau bencana yang pernah dialami daerah tersebut,“ ujar Karmel. Mengenai bencana, pihak BPBD telah melakukan koordinasi dengan pihak camat sekabupaten Asahan. Artinya, bila bencana tersebut datang, pihak kecamatan dapat menghubungi BPBD, untuk dilakukan penanggulangan dan antisipasi. “Kami siap menerima informasi tentang bencana 24 jam dari kecamatan,“ ucap Karmel, sembari mengatakan bahwa BPBD telah menyiagakan personel dan menyiapkan lokasi evakuasi bila bencana tersebut datang. Karmel mengatakan, bila d ikecamatan di Asahan tidak terjadi bencana, maka BPBD melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang bahaya bencana alam, misalnya tentang pendirian rumah di daerah aliran sungai dan lainya. “Kita beritahukan kepada masyarakat tentang daerah-daerah yang rawan bencana, agar masyarakat tidak bermukim di daerah tersebut, begitu juga kita terus melakukan rehabilitasi,“ terang Karmel. (indra sikoembang) Selengkapnya...

Asahan Susun Program Percepatan Swasembada Pangan

AgriBisnis Sabtu, 18 Jun 2011 06:55 WIB MedanBisnis – Kisaran. Di tahun 2011, Kabupaten Asahan menyusun program kerja dalam upaya percepatan pencapaian swasembada pangan. Hal ini dilakukan karena Kementerian Pertanian telah menetapkan target produksi padi puluhan juta ton. Tujuanya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional terhadap stabilitas politik, ekonomi dan keamanan. “Untuk memenuhi target tersebut, Asahan telah menyiapkan beberpa program kerja,” kata Kepala Dinas Pertanian Asahan, Oktoni Eryanto kepada MedanBisnis di kantornya, Kamis (16/6). Dari program kerja tersebut, Oktoni menjelaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menyusun program kerja, yakni perbaikan jaringan irigasi sepanjang 82.000 meter dan perbaikan jalan usaha tani sepanjang 33.000 meter. Kemudian ada intensifikasi pola peningkatan IP sehingga dapat menambah luas areal tanaman padi sawah sebesar 2.635 ha dengan rencana peningkatan tambahan produksi sebesar 21.000 ton GKP atau menambah produksi beras sekitar 10 ton. “Untuk memenuhi target, tentunya kita terus berupaya dan bekerja sama dengan instansi terkait. Sebab tantangan pembagunan pertanian semakin kompleks, diantaranya karena adanya tekanan jumlah penduduk, perubahan iklim ekstrim, fragmentasi dan alih fungsi lahan dan kerusakan infrastruktur pertanian,” kata Oktoni. Untuk memenuhi target, Pemkab Asahan juga mengadakan posko desa. Tujuannya memberikan informasi pertanian seluas-luasnya kepada petani dan masyarakat, guna peningkatan produksi dan produktifitas pertanian. Posko juga sebagai sarana pembelajaran bagi petani untuk dapat mengembangkan diri serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan menghidupkan kembali perlombaan kelompencapir antara petani. Posko juga sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan apresiasi yang ada di masyarakat. “Posko desa rencananya selama setahun akan diadakan sebanyak tiga kali dan yang pertama telah diadakan di dusun VI Desa Punggulan kecamatan Air Joman, didalam posko dea juga diadakan pelayanan kesehatan, KB, kependudukan perlombaan dan pasar murah posko desa yang melibatkan tim PKK,” terangnya. Sementara itu, arahan Bupati Asahan, Taufan Gama Simatupang dalam pembukaan posko desa, kemarin berharap Dinas Pertanian dapat membuat konsep pembagunan pertanian yang dapat mengakomodir dan memanfatkan potensi sumberdaya alam yang ada di setiap kecamatan ataupun desa. Bupati meminta masyarakat Asahan untuk tidak melakukan alih fungsi lahan pertanian, khususnya lahan sawah, seperti yang diatur dalam UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta Perda No 7 Tahun 1999 tentang Pengaturan Pemanfatan Lahan Sawah di Asahan. (indra sikoembang) Selengkapnya...

Asahan Rehabilitasi Ratusan Rumah Tidak Layak Huni

Infrastruktur Kamis, 25 Agt 2011 06:52 WIB MedanBisnis – Kisaran. Bupati Asahan, Taufan Gama Simatupang mencanangkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Asahan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan akan mengrehabilitasi 537 rumah tidak layak huni untuk tahun 2011. Anggaran 537 rumah yang akan direhabilitasi tersebut berasal dari berbagai sumber, di antarnya dari APBD Asahan sebanyak 400 rumah, bantuan Menteri Sosial RI sebanyak 50 rumah, bantuan Menteri Perumahan Rakyat sebanyak 50 rumah dan bantuan dari dana corporate sosial responsibility (CSR) sebanyak 37 rumah. "Di bawah kepemimpinan saya, program ini terus kita lanjutkan, agar jumlahnya dapat terus berkurang setiap tahunnya, " tegas Taufan, Rabu (24/8), di desa Air Teluk Hessa, Kecamatan Air Batu. Selain itu, Taufan juga mengajak masyarakat yang mampu untuk memperhatikan kondisi warga yang kurang mampu, khususnya dalam progarm rehabilitasi rumah. "Saya berharap kepada warga yang mampu disekitar program ini dapat membantu rehabilitasi rumah tidak layak huni. Saya mengajak karena saya juga melakukannya secara pribadi, siapa lagi kalau tidak kita yang bantu, sebab anggran pemerintah masih terbatas dalam hal ini," harapnya sembari mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin perusahaan yang telah berpartisipasi mensukseskan pogram ini. Acara pencanangan program rehabilitasi rumah tidak layak huni dirangkai dengan peletakan batu pertama disalah satu rumah warga yang tidak layak huni dan pemberian santunan kepada anak yatim, pemberian kain sarung kepada fakir miskin, pemberian bantuan kursi roda dan tongkat kepada penyandang cacat dan pemberian penalikasih. Kepala Dinas Sosial Asahan, Syafruddin Harahap mengatakan, berdasar data, rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun 2008 berjumlah 16.356 rumah, sampai dengan 2010 yang sudah direhab sebanyak 1.353 rumah, sisanya masih ada 15.003 rumah lagi. (indra sikoembang) Selengkapnya...

Asahan Anggarkan Rp 300 Juta Biaya Operasional Raskin

Finansial Kamis, 08 Sep 2011 07:10 WIB MedanBisnis –Kisaran. Di tahun 2011, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan mengusulkan bantuan biaya anggaran operasional beras miskin (Raskin) sebesar Rp 300 juta yang akan ditampung di PAPBD Asahan. “Bupati Asahan telah meyetujui usulan operasional raskin Asahan. Usulan ini akan diajukan ke legislatif, semoga usulan dapat dibahas dan disetujui,” kata Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Asahan, M Syarief saat berbincang dengan MedanBisnis, Rabu (7/9). Syarief menjelaskan, usulan anggaran tersebut bertujuan untuk mengurangi biaya operasional di tingkat desa dan kelurahan yang selama ini persoalan harga raskin selalu menjadi keluhan para penerima raskin. “Kita berharap dengan dibantunya operasional raskin ke desa dapat membantu pihak kelurahan dan desa, “ ucap Syarief. Kepada seluruh wilayah yang mendapatkan jatah raskin sesuai kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS–PM), Syarief meminta agar tidak melakukan pelanggaran terhadap penyaluran raskin kepada RTS PM yang telah ditentukan, seperti yang dilakukan bebrapa desa di Kabupaten Asahan, karena hal tersebut merupakan kesalahan. “Kita berharap pihak lurah dan kepala desa tidak melakukan penambahan harga raskin, salurkan raskin sesuai ketentuan dari bulog,” pintanya. Ketua Komisi B DPRD Asahan Handi Arfan Sitorus mengatakan, pihaknya mendukung usulan bantuan biaya operasional raskin yang dilakukan Pemkab Asahan. (indra sikoembang) Selengkapnya...

Asahan Berlakukan Pajak Air Tanah

Finansial Rabu, 27 Apr 2011 06:42 WIB MedanBisnis –Kisaran. Semenjak April tahun 2011, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan memberlakukan Pajak Air Tanah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pemberlakukan pajak air tanah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2011 yang terdiri dari 27 bab dan 32 pasal. “ Asahan telah menetapkan pajak air tanah, artinya Asahan mulai memberlakukan pajak tersebut,” kata Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Asahah melalui Kabid Penetapan, Apriadi, saat berbincang dengan MedanBisnis, Selasa(26/4) di gedung dinas setempat. Apriadi mengatakan, PAD Asahan akan bertambah melalui pajak tersebut. Diperkirakan pajak air tanah ini akan memberikan kontribusi hingga ratusan juta setiap tahunnya. Apriadi menjelaskan, objek pajak air tanah adalah pengambil atau pemanfaat air tanah. Sementara subjek pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan air tanah, wajib pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan air tanah. “Tentang pajak air tanah ini, subjek pajak sama dengan wajib pajak, berbeda dengan pajak hotel, kalau hotel subjeknya adalah tamu, sedangkan wajib pajak adalah pemiliki hotel,” ujar Apriadi. Tarif yang ditetapkan oleh wajib pajak dalam aturan Nomor 4 tersebut adalah sebesar 15%, penetapan tarif tersebut lebih murah dari ketentuan oleh pemerintah. “Memang kita lebih murah, kalau di daerah lain sekitar 20%. Hal ini telah kita diskusikan dengan pihak legislatif sehingga tarifnya disepakati 15% yang akan diberlakukan secara keseluruhan,” ujarnya sambil mengatakan ada pengecualian dari objek pajak, seperti pengambilan dan pemanfaatan ait tanah oleh pemerintah, kepentingan pengairan pertanian rakyat, rumah tangga, sekolah, rumah ibadah, panti jompo dan panti asuhan. Dalam penetapan pajak tersebut, bila ada orang pribadi atau badan yang mengajukan keberatan tentang tarif pajak tersebut, maka wajib pajak dapat mengajukannya secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas. “Mengenai keberatan, telah diatur dalam aturan ini pada pasal 14, dalam pasal tersebut juga diatur waktu pengajuan keberatan dan syarat lainnya,” jelasnya. (indra sikoembang) Selengkapnya...

Asahan Siap Himpun PBB Rp 5,6 Miliar

Finansial Jumat, 08 Apr 2011 07:26 WIB MedanBisnis – Kisaran. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menyatakan siap untuk mencapai target dari Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bagunan (PBB) senilai Rp 5,6 miliar lebih pada tahun 2011. “Saya yakin, Asahan mampu untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam SPPT PBB desa dan perkotaan tersebut,” jelas Bupati Asahan, Taufan Gama Simatupang, Kamis (7/4) diaula Melati Pemkab Asahan saat rapat koordinasi pemerintah (Rakorpem) digelar di pemkab setempat. Pada tahun 2011, SPPT PBB Asahan meningkat hingga mencapai Rp 200 juta dibandingkan tahun 2010 senilaiRp 5,4 milyar. Hal ini disebabkan ada ditemukan beberapa objek baru terhadap penambahan di wilayah Asahan.“Karena kita terus menjumpai objek baru, maka SPPT PBB juga harus mengalami penambahan,” ucap Taufan. Mengenai SPPT PBB tersebut, pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan PBB setiap bulannya. Oleh karena itu tidak ada alasan para pengelola PBB menyatakan tidak mampu untuk mencapai target yang ditetapkan. “Saya akan lakukan evaluasi setiap bulan dan bila para pegelola PBB mengalami hambatan dapat berkoordinasi dengan pihak Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset,” sebut Taufan di hadapan camat se kabupaten Asahan. Sebelumnya pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Asahan melakukan pemaparan tentang realisasi penerimaan pendapatan asli daerah serta pajak lainya yang disampaikan oleh kepala bidang penagihan, Yusuf Sihotang dihadapan Bupati Asahan, Sekretaris daerah (Sekda), asisten II dan III pemkab Asahan serta para camat. “Kita siap membuka diri untuk berdiskusi tentang hambatan yang dihadapi pengelola PBB, artinya di akhir tahun 2011, Asahan dapat memenuhi targetnya dalam capaian SPPT PBB,” ujar Yusuf. (indra sikoembang) Selengkapnya...

Asahan Targetkan APBD Capai Rp 1 Triliun

Finansial Selasa, 01 Mar 2011 07:02 WIB Kilas Keuangan & Perbankan MedanBisnis – Kisaran. Bupati Kabupaten Asahan, Taufan Gama Simatupang berharap nilai APBD tahun 2012 mencapai Rp 1 triliun. Hal itu disampaikannya saat pra Musyawarah Rencana Pembagunan (Musrenbang) Kabupaten di Aula Melati, Senin (28/2). “Saya berharap APBD Asahan tahun depan menjadi Rp 1 triliun,” ujarnya. Untuk merealisasikan target itu, Taufan meminta pendapatan asli daerah (PAD) harus lebih ditingkatkan serta rencana pembangunan juga harus tepat sasaran, agar rencana strategi pembagunan Asahan dapat diusulkan ke musrenbang nasional. Sehingga anggaran yang didapat bisa digunakan untuk pembangunan di Asahan. “Mari kita susun pembagunan skala proritas dan utama, tentunya pembagunan tersebut harus tepat sasaran dan bisa dimanfaatkan serta berguna bagi masyarakat yang sesuai visi dan misi Pemkab, “ jelasnya didampingi Wakil Bupati, Surya. Taufan juga meminta para penguna anggaran untuk lebih berhemat dalam menjalankan pembangunan dan diminta anggaran APBD Asahan berputar pada porosnya di Kabupaten Asahan. Kabag Humas Pemkab Asahan, Rahman Halim mengatakan, kegiatan pra musrenbang tersebut digelar satu hari, setiap SKPD dan para camat akan mengeksposes programnya masing-masing, sehingga dalam musrenbang nantinya akan ditentukan rencana skala proritas. (indra sikoembang) Selengkapnya...

Asahan Masih Cari Lahan, Deliserdang Siapkan 700 Hektar

AgriBisnis Selasa, 22 Feb 2011 07:17 WIB MedanBisnis – Kisaran. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan terus mencari lahan untuk menyukseskan gerakan nasional (Gernas) peningkatan produksi dan mutu kakao. Pasalnya, lahan kakao di Asahan banyak yang sudah beralih fungsi menjadi kebun sawit, sehingga Pemkab Asahan terus mendata lahan kakao masyarakat yang masih berproduksi. “Kita akan data lahan kakao yang masih ada, karena diketahui banyak lahan kakao dialihfungsikan oleh pemiliknya,” kata Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan melalui Kabid Perkebunan Asahan, Rafiani Ritonga kepada MedanBisnis, Minggu (20/2). Dijelaskannya, untuk mensukseskan program gernas peningkatan kakao tersebut memerlukan lokasi lahan kakao seluas ratusan hektar, sementara petani kakao sekarang ini banyak yang telah beralih. “Asahan dulu terkenal dengan kakaonya, tapi sekarang kita perlu mendata kembali tanaman kakao yang ada apakah masih ada atau tinggal nama,” ujar Rafiani. Rafiani juga mengatakan tanaman kakao tersebut harus homogen serta kakao yang dapat diikut sertakan dalam Gernas adalah lahan kakao dengan tanaman tua, rusak berat dan terserang hama penyakit. Kemudian tanaman tidak produktif, kurang terawat dan mempunyai drainase baik tidak tergenang air pada waktu musim hujan. “Waktu kita untuk mencari lahan tersebut higga bulan April ini, semoga kita dapat mencari lahan yang dibutuhkan,” harapnya. Kemudian untuk mensukses progrm tersebut, Asahan juga kata dia, mencari tenaga kontrak pendamping (TKP) dan pembantu lapangan petugas tenaga kontrak pendamping (PLPTKP). “Kita butuh satu orang sarjana pertanian dan satu orang tamatan sekolah pertanian,” jelasnya. Sementara itu, petani kakao asal Kecamatan Sei Dadap, H Hutauruk mengatakan persoalan yang sulit dihadapi petani adalah persoalan hama kakao. Pasalnya hingga kini hama kakao tersebut tidak bisa diatasi oleh petani, sehingga produksi kakao jauh menurun dibandingkan 2 tahun lalu. “Hama kakaolah yang membuat kami bingung mengatasinya, sudah segala macam racun disemprotkan, tapi hama tetap menggrogoti tanaman kakao kami, dan kami hanya dapat memanen buah kakao sekitar 2-3 kilogram perminggu,” aku Hutauruk yang memiliki lahan kakao seluas dua hektar ini. Siapkan 700 Hektar Sementara itu, Kabupaten Deliserdang yang juga masuk dalam program gerakan nasional (Gernas) peningkatan mutu kakao telah menyiapkan lahan seluas 700 hektar sesuai permintaan pemerintah pusat. Bahkan, daerah ini sudah melakukan identifikasi lahan-lahan pertanian yang akan di tanami kakao. Dari 700 hektar lahan tersebut, 200 hektar untuk peremajaan dan 500 hektar untuk intensifikasi. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Deliserdang H Wirdan Y Rangkuti di dampingi Kabid Perkebunan RP Simanjuntak kepada MedanBisnis,Jumat (18/2) mengatakan, lokasi peremajaan tanaman kakao ditetapkan di Kecamatan Sibolangit seluas 50 hektar dan Namorambe 150 hektar. Sementara untuk intensifikasi dengan luas 500 hektar berada di Kecamatan Kutalimbaru dan Kecamatan Sunggal. “Sekarang ini kami dalam tahap identifikasi terhadap lahan kelompok tani di Kecamatan Kutalimbaru dan Sunggal. Kalau kedua kecamatan itu ada lahannya yang tidak sesuai persyaratan, kita geser ke kecamatan lainnya,” papar Wirdan. Dijelaskan Wirdan, petani yang diikutkan dalam program Gernas adalah petani yang selama ini sudah bergabung dalam kelompok tani dimana setiap anggota kelompok akan mendapat minimal 4 hektar. Sedangkan bibit termasuk saprodi dari pihak Propinsi Sumatera Utara yang akan di berikan kepada empat kabupaten yakni Kabupaten Deliserdang, Asahan, Madina dan Tapanuli Selatan. Sementera Pemkab Deliserdang menyediakan sarana penunjang alat pertanian kecil berupa hand player, gunting galah, benih tanaman sela untuk peremajaan dan pelatihan kelembagaan kelompok petani. RP Simanjuntak menambahkan, petani kakao di Deliserdang masih cukup banyak, meski hasil produksinya baru berkisar 600 hingga 700 kg per hektar biji kakao kering per tahun. Dikatakan Simanjuntak, untuk satu hektar lahan dapat ditanami 1.000 batang kakao dengan jarak 3 x 3 meter. Adapun bibit kakao yang akan di salurkan dalam program Gernas yakni jenis somatik embrio genesis (SE) dari Balai Pembibitan Kopi dan Kakao Jember. (indra sikoembang/rinaldi samosir) Selengkapnya...

Asahan Alokasikan Rp 160 Juta Tangani Gizi Buruk

Finansial Selasa, 25 Jan 2011 07:47 WIB MedanBisnis – Kisaran. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menganggarkan dana Rp 160 juta untuk penanganan gizi buruk. Anggaran ini bertambah Rp 59 juta dibandingkan tahun 2010 yang hanya Rp 101 juta. Penambahan anggaran gizi buruk untuk pemberian asupan makanan yang bergizi bagi balita. Pemberian makanan tambahan (PMT) yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan berupa susu dan biscuit selama 90 hari yang mengandung 300-400 kalori dan 10-15 gram protein setiap hari. “Pada tahun ini anggaran kita bertambah untuk gizi buruk dan dana yang akan diberikan kepada penderita gizi buruk berupa asupan yang bergizi, “kata Kepala Dinas Kesehatan, drg Habinsaran kepada MedanBisnis, Senin (24/1) terkait dengan datangnya hari Gizi. Mengenai data kasus gizi buruk di Asahan, Habinsaran mengatakan, terdapat 190 kasus gizi buruk selama tahun 2010 yakni delapan di antaranya meninggal. “Berdasarkan data yang saya ketahui, ada 8 yang meninggal, dan sisanya banyak dirawat dan menjadi perhatian dinas ,” ujar Habinsaran. Penyebab munculnya gizi buruk, kata Habinsaran, karena balita tidak mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif, balita disapih sebelum umur 2 tahun, tidak mendapati makanan pedamping ASI pada umur 6 bulan atau lebih, makanan tidak bergizi, setelah 6 bulan balita jarang disusui, lingkungan kotor dan faktor lainya. Sedangkan tanda-tanda balita terkena gizi buruk yakni balita sangat kurus dan wajahnya mirip orangtua, cengeng dan rewel, tulang iga tampak jelas, perut cekung, serta terlihat rambut tipis dan wajah kusam. Gizi buruk memiliki beberapa tipe, di antaranya marasmus, kwashiorkor dan gabungan keduanya. “Bila balita terkena gizi buruk, akibatnya membuat anak kurang cerdas, berat dan tinggi berbeda disbanding anak normal, sering sakit dan akhirnya menyebabkan kematian bila tidak segera dirawat tenaga medis,“ jelasnya. Penanggulanganya, Habinsaran meminta para ibu membawa balita ke Posyandu secara teratur, begitu juga pemberian ASI kepada bayi berumur 0-6 bulan hingga usia 2 tahun serta melakukan koordinasi kepada petugas kesehatan. “Dalam peringatan hari gizi tahun 2011 ini, Saya hanya menghimbau kepa Ibu-ibu untuk rutin membaya sikecil keposyandu, “ minta Habinsaran, sembari mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kinerja posyandu dan bidan desa, agar visi dan misi Pemkab Asahan untuk mewujudkan Asahan yang religius, sehat, cerdas dan mandiri terwujud. (indra sikoembang) Selengkapnya...

Kabupaten Asahan Belum Bebas Kusta

Sumatera Utara Kamis, 16 Des 2010 08:42 WIB MedanBisnis – Kisaran. Masyarakat di Kabupaten Asahan belum terbebas dari penyakit Morbus Hansen atau yang dikenal dengan kusta atau lepra. Penyakit ini bersumber dari kuman Mycobacterium leprae yang menyebabkan seseorang terjangkit. Berdasarkan catatan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Asahan bahwa ada laporan 18 puskesmas, penderita kusta yang termonitor sejak Januari hingga September 2010, delapan orang dan satu di antaranya adalah anak-anak. "Data yang kita miliki ada delapan orang selama tahun 2010 terkena kusta," sebut Kadis Kesehatan Asahan drg Habinsaran Nasution melalui Wasor TB Paru dan Kusta Safrin Sanja, kepada MedanBisnis, Rabu (15/12) di gedung dinas setempat. Safrin menjelaskan dari kedelapan orang tersebut, dua orang sudah pada tahap Pausi Basilar (PB) atau penderita kusta yang bercaknya tidak lebih dari lima bercak. Sedangkan enam penderita sudah pada tahap Multi Basilar (MB) bercaknya sudah banyak. "Penyakit ini tidak sampai menyebabkan kematian, namun kecacatan," ujar Safrin. Pada tahun tahun 2009, kasus yang terdata tampak menurun. Dibandingkan tahun 2010, termonitor 12 penderita kusta, tiga orang tahap PB dan sembilan orang MB. Kuman kusta gampang mati karena bila terkena sabun atau terkena sinar matahari langsung. " Kalau dibandikan tahun lalu kusta menurun," jelas Safrin. Menurut Safrin, dari hasil pengecekan langsung ke rumah penderita kusta, rata -rata penderita dari golongan orang kurang mampu dan lingkungan rumah yang kumuh serta cahaya matahari tidak masuk ke dalam rumah. Pola penularan kusta hampir sama dengan TB Paru, yakni kontak langsung. Artinya apabila dalam satu rumah ada yang mengidap penyakit kusta, sudah barang tentu anggota keluarga yang lain juga bisa terjangkit. Mengenai anggaran kusta, Safrin mengatakan anggaran kusta untuk 2011 mendatang tidak ada dianggarkan di APBD Asahan, namun dinas kesehatan mendapat anggaran dari pusat. "Setiap tahunnya kita mendapat anggaran dari pusat untuk kusta, namun dalam APBD Asahan tahun 2011 sudah kita ajukan, tapi belum terrealisasi, " terang Safrin. (indra sikoembang) Selengkapnya...

Asahan Miliki TPU Muslim yang Baru

Sumatera Utara Kamis, 18 Nov 2010 16:03 WIB MedanBisnis – Kisaran Kabupaten Asahan saat ini memiliki Taman Pemakaman Umum (TPU) muslim yang baru seluas 1 hektar yang terletak di Jalan Ahmad Yani kelurahan Sei Renggas, kecamatan Kisaran Barat. Hal tersebut ditandai dengan diserahkannya surat penghunjukan penggunaan tanah kepada pengurus Himpunan Sosial Kemalangan Muslim yang diserahkan Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang disaksikan para Muspida dan SKPD serta undangan lainya. "Mengingat TPU muslim Kampung Lalang sudah sangat padat, maka Pemkab Asahan menghunjuk sebidang tanah diperuntukan untuk lokasi TPU muslim yang baru," kata Bupati Asahan, Rabu (17/11) di lapangan Hoki Kisaran. TPU tersebut berukuran 200 meter X 50 meter merupakan sebahagian tanah negara bekas areal Hak Guna Usaha (HGU) PT United Sumatera Plantations (PT Bakrie Sumatera Palntations) yang dilepas haknya kepada negara sesuai dengan surat pernyataan hak nomor 01/PH/II/1994 tanggal 04 Februari 1994. "Perubahan peruntukan lahan tersebut tentunya telah mendapat persetujuan dari DPRD Asahan, maka tanah tersebut jangan dialih fungsikan tanpa persetujuan Bupati Asahan," tegas Taufan seraya bergurau kepada hadirin, mengatakan siapa yang mau mendaftar pertama. (indra sikoembang) Selengkapnya...

Asahan Siap Kelola BPHTB dan PBB

Finansial Kamis, 11 Nov 2010 11:05 WIB MedanBisnis – Kisaran. Lahirnya Undang-Undang No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ternyata membawa pengaruh terhadap pola pemungutan pajak daerah. Terhitung mulai 1 Januari 2011, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bagunan (BPHTB) akan dikelola ke daerah. Bupati Asahan, Taufan Gama Simatupang, mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan siap untuk mengelola pajak tersebut. “Kita siap mengelolanya, bahkan saya berharap tahun 2011 sudah bisa dikelola oleh Asahan,” jelas Taufan Gama Simatupang kepada MedanBisnis, Rabu (10/11) usai melakukan ziarah ke makam pahlawan Kisaran. Taufan menjelaskan, pihaknya saat ini tengah membahas persiapan untuk mengelola sumber pendapatan baru tersebut. “ Persoalan ini lagi saya proritaskan untuk dibahas dengan mengundang pihak-pihak yang terkait. Misalnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan untuk mengelola sumber pendapatan ini minimal hingga tahun 2014, tetapi saya berharap tahun 2011 sudah mulai dijalankan,” sebut Taufan. Kalau pembahasan pengelolaan sumber baru pendapatan daerah tersebut telah selesai, Pemkab Asahan akan memaparkan kepada publik. “Rencana saya, kalau sudah selesai dibahas, saya akan paparkan ke rekan-rekan semuanya dan masyarakat, agar dapat diketahui secara luas,” ujar Taufan seraya mengatakan yang akan mengelola potensi tersebut adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Di tempat terpisah Kepala Bidang (Kabid) Penetapan DPPKA, J Sastro didampingi Kasi Litbang, Apriadi mengatakan potensi dari kedua sumber pendapatan tersebut saat ditangani oleh pemerintah pusat daerah setiap tahun mendapat sekitar 64%. “Untuk tahun 2010 ini, kita akan menerima sekitar Rp 2,5 miliar dari pajak tersebut. Jadi, kalau kita yang mengelola tentu semuanya untuk daerah dan ke depan kita tidak lagi menyetor ke pusat,” sebut Sastro, seraya mengatakan draf peraturan daerah yang menyangkut sumber pendapatan baru tersebut sudah diajukan. (indra sikoembang) Selengkapnya...